Page 434 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

dan menghirup gas beracun. Banyak pula kecelakaan akibat cedera seperti cedera otot dan
cedera karena gerakan repetitif. Untuk menekan kasus kecelakaan kerja, Kemnaker gencar
melakukan upaya preventif dan promotif.

Upaya pro motif dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan mengenai K3. Adapun
tindakan preventif dilakukan dalam bentuk isolasi pada operasi atau sistem yang
membahayakan, misalnya sistem pen campuran bahan kimia berisiko, dan pengoperasian mesin
yang sangat bising.

"Kami juga menyerukan substitusi bahan yang lebih berisiko dengan bahan yang kurang berisiko
atau tidak berisiko sekalipun. Juga harus adanya pengadaan ventilasi umum untuk mengalirkan
udara. Yang terpenting, menggunakan alat pelindung diri," ia memaparkan.

Haiyani mengakui, masih banyak pelaku industri yang bandel dalam penerapan protokol
pencegahan K3.

Hasil pengawasan pada 2019 menemukan ada 21.613 perusahaan melakukan pelanggaran
norma K3.

Angka tersebut dinilai tinggi sehingga Kemnaker kini fokus mengejar penurunan angka
perusahaan tak patuh norma K3.

"Tindakan Kemnaker menanggulangi perilaku tersebut, yaitu berupa sosialisasi, training,
pengawasan, pemberian saran, pembinaan, penegakan hukum, hingga pemberian reward/
punishment,"ia menegaskan.

PR lainnya adalah perlindungan bagi pekerja informal. Kelompok ini juga berhak memperoleh
perlindungan agar terhindar dari penyakit akibat kerja (PAK) maupun kecelakaan kerja lain nya.
Hak ini jelas diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, hingga kini
belum ada model perlindungan yang tepat, maka kolaborasi dapat dijadikan sebagai model untuk
mencapai tujuan tersebut.

"Dalam kolaborasi itu dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak seperti pemerintah,
perusahaan melalui CSR, perguruan tinggi, LSM, masyarakat umum, dan masyarakat pekerja,"
pungkasnya.

Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari kalangan pekerja informal memang masih kecil.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyebut hal ini karena rendahnya
kesadaran tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenakerjaan. Jaminan sosial di
pahami sebagai suatu biaya, bukan kebutuhan. Apalagi, iuran pekerja informal ditanggung
sepenuhnya oleh setiap pekerja, sementara pekerja formal yang mendapatkan kontribusi iuran
dari pemberi kerja. Untuk merangkul pekerja informal atau pekerja mandiri, BPJS
Ketenagakerjaan menawarkan tiga program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Adapun iuran paling rendah untuk dua program yakni JKK dan JKM sebesar Rp16.800, serta
iuran paling rendah untuk tiga program JKK, JKM dan JHT sebesar Rp36.800. Di kasus
kecelakaan kerja, ada yang namanya penyakit akibat kerja (PAK).

Soal penyakit ini, masih banyak pekerja yang mengklaim biaya ke BPJS Kesehatan. Maka,
Anggoro mengimbau kasus-kasus ini dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat
ditindaklanjuti penanganannya. Ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 7/2019 tentang PAK.

433