Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 19

MENAKER MINTA LAYANAN TERPADU SATU ATAP DIPERSINGKAT

              Menteri  Tenaga  Kerja  RI  Ida  Fauziyah  minta  layanan  terpadu  satu  atap  (LTSA)  pada  Dinas
              Tenaga Kerja Provinsi NTT diperpendek. "Saya minta agar sistem layanan terpadu satu atap di
              Dinas Tenaga Kerja diperpendek. Jangan mempersulit para pencara kerja baik dalam dan luar
              negeri, " katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT (13/11).

              Terkait tujuan kunjungan ke NTT, Ida Fauziyah menjelaskan untuk melihat dari dekat sistem
              pelayanan calon tenaga kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). "Saya ke NTT mau melihat dari dekat
              sistim pelayanan satu atap di Balai Latihan Kerja (BLK). Kepada para staf saya minta agar sistem
              layanan terpadu satu atap yang ada dipermudah, diperpendek jalurnya, jangan dipersulit," jelas
              Ida.Dalam waktu dekat lanjut Ida Fauziyah, Gubernur NTT juga akan menyerahkan BLK yang
              selama  ini  dikelola  oleh  Pemerintah  Provinsi  untuk  diserahkan  ke  Pemerintah  Pusat.  "Dalam
              pertemuan saya dengan Gubernur NTT ada kesepakatan. Balai Latihan Kerja (BLK) yang selama
              ini ditangani Pemprov NTT akan diserahkan pengelolaannya kepada Kementerian Tenaga kerja.
              Pak  Gubernur  juga  menyatakan  menyampaikan  akan  menyiapkan  APBD  nya  untuk  sharing
              meningkatkan kompetensi melalui pembangunan BLK tersebut," katanya.
              NTT sebut Ida Fauziyah adalah Provinsi yang banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri.
              Karena  itu  Pemerintah  Daerah  baik  Provinsi,  Kabupaten,  Kota  sampai  Desa/Kelurahan  diberi
              peran dan penguatan untuk mengaksesnya. Ini menyangkut prosedur proses perekrutan dan
              pengiriman  tenaga  kerja.  "Undang-undang  18  tahun  2017  memberikan  perlindungan  yang
              maksimal  mulai  dari  hulu  sampai  hilir.  Peran  pemerintah  desa  sangat  kuat  sebagai  garda
              terdepan. Desa harus bisa menjadi pusat informasi pelayanan penempatan tenaga kerja di luar
              negeri," tandasnya.

              Reporter: Antonius Un Taolin Editor: Rohmat Haryadi.











































                                                           18
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24