Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020

Hanya saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memerinci skema bantuan langsung tunai (BLT)
untuk guru honorer. Yang jelas, pemerintah menargetkan sebanyak 1,6 juta guru honorer
penerima subsidi gaji ini.

Jumlah penerima bantuan ini berdasarkan basis data guru honorer yang terdaftar di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Alokasi bantuan untuk guru honorer ini di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 2,94 triliun dan Kementerian Agama sebesar Rp
2,08 triliun.

Usulan stimulus ini berasal dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Ida menyampaikan yang
memperluas penerima subsidi gaji selain karyawan berpenghasilan Rp 5 juta perbulan yang
terdaftar sebagai peserta Badan Penyeleng-garan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Stimulus subsidi gaji tersebut dapat menyasar masyarakat ekonomi kelas menengah bawah.
Sehingga, daya beli masyarakat bisa terungkit di sisa akhir tahun ini. "Adanya bantuan subsidi
gaji bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 12,4 juta pekerja, plus guru honorer, berarti kami sudah
membantu hingga 80% lagi keseluruhan masyarakat Indonesia dalam situasi Covid-19," kata Sri
Mulyani di Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11) lalu.

Sri Mulyani mengatakan, dengan memberikannya subsidi gaji kepada guru honorer, maka cara
ini akan memperkuat jaring pengaman sosial dalam
program PEN. Selain itu anggaran terbanyak dalam program PEN itu bisa lebih efektif dan tepat
sasaran. Data Kemkeu menunjukkan, realisasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 181,11
triliun sampai dengan 9 November 2020. Angka tersebut setara dengan 77,3% dari pagu senilai
Rp 234,33 triliun. Sementara, untuk realisasi subsidi gaji mencapai Rp 17,5 triliun atau setara
59% dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai bantuan ini tepat karena secara data bisa
dipertanggungjawabkan. Sebab basis data guru honorer di Kemdikbud dan Kemnag cukup soUid.
Ia menyarankan agar bantuan sejenis diperluas ke kementerian atau instansi lainnya "Mungkin
guru honorer itu bisa dobel, dapat subsidi gcyi dan bansos. Verifikasi data harus dilaksanakan,"
kata Tauhid.

Selain itu, pemerintah bisa meminta bantuan Biro Pusat Statistik untuk menyediakan data
kesejahteraan sosial supaya pemerintah tidak bingung dalam menentukan target, sasaran.

Yusuf Imam Santoso

caption :

Basis data guru honorer yang terdaftar dalam Kemendikbud serta Kemnag.

50