Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020
P. 21
Judul Program JKK Paling Berpeluang di Rekomposisi untuk Pendanaan JKP
Nama Media Investor Daily
Newstrend Program BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg23
Jurnalis Pri
Tanggal 2020-11-30 05:02:00
Ukuran 284x137mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 56.232.000
News Value Rp 168.696.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Romie Erfianto (Deputi Direktur Bidang Project Management BPJS Ketenagakerjaan)
Yang paling memungkinkan dari empat program jaminan sosial (sebagai pendanaan) JKP adalah
rekomposisi iuran dari program JKK. Karena JKK sendiri rasio klaimnya masih rendah dan
kemudian pemberi kerja berdasarkan risiko, iurannya mulai dari 0,24%-1,74%. Manfaat JKK
akan tetap sama, tinggal ratenya yang di rekomposisi. Untuk saat ini desain rekomposisi iuran
kami tetapkan untuk menggunakan JKK
positive - Romie Erfianto (Deputi Direktur Bidang Project Management BPJS Ketenagakerjaan)
Kalau ini diambil mengurangi JHT, maka dampaknya mengurangi hasil pengembangannya.
Karena JHT ini kumpulan dari iuran beserta imbal hasil, kalau diambil maka akan mengurangi
manfaat, ini tidak mungkin kami lakukan
negative - Steven Tanner (Aktuaria) Inilah yang menjadi justifikasi asumsi-asumsi yang sekarang
dibangun aktuaris BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian. Kami ambil tengah-tengah, jika
proporsi upah yang dibayarkan sebesar 50% dari gaji per bulan, lalu dibayarkan enam bulan,
iurannya itu tidak akan lebih dari 1%. Mungkin iurannya antara 0,5% sampai 0,75% per bulan
positive - Steven Tanner (Aktuaria) Yang paling penting adalah setiap tahun asumsi-asumsi itu
dikalibrasi ulang
Ringkasan
Iuran Program Jaminan Kehilangan Peketjaan GKP) dipastikan tidak berasal dari pekerja/buruh
dan tanpa mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya. Adapun rekomposisi Program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) disebut paling memungkinkan sebagai salah satu sumber
pendanaan JKP.
Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan tiga sumber pendanaan
bagi program JKP, yakni modal awal dari pemerintah sebesar Rp 6 triliun, rekomposisi iuran dari
program jaminan sosial lainnya, dan/atau dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
20
