Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020

PROGRAM JKK PALING BERPELUANG DI REKOMPOSISI UNTUK PENDANAAN JKP

Iuran Program Jaminan Kehilangan Peketjaan GKP) dipastikan tidak berasal dari pekerja/buruh
dan tanpa mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya. Adapun rekomposisi Program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) disebut paling memungkinkan sebagai salah satu sumber
pendanaan JKP.

Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan tiga sumber pendanaan
bagi program JKP, yakni modal awal dari pemerintah sebesar Rp 6 triliun, rekomposisi iuran dari
program jaminan sosial lainnya, dan/atau dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Masukan tentang penggunaan dari masing-masing sumber dana itu banyak bermunculan.
Ketentuan teknis pun kini sedang diramu pemerintah. Dalam hal ini, Deputi Direktur Bidang
Project Management Office BP Jamsostek Romie Erfianto menerangkan, opsi pendanaan dari
rekomposisi iuran dari jaminan sosial lainnya
Dia menjelaskan, saat ini pembiayaan dibebankan pada pemberi kerja dan kontribusi
pemerintah. Rekomposisi iuran tidak berasal dari pekerja/buruh dan tanpa mengurangi manfaat
program jaminan sosial lainnya yang menjadi hak pekerja/buruh. Oleh karena itu, sumber
pendanaan melalui rekomposisi iuran program jaminan sosial lainnya akan dirasionalisasi.
"Yang paling memungkinkan dari empat program jaminan sosial (sebagai pendanaan) JKP adalah
rekomposisi iuran dari program JKK. Karena JKK sendiri rasio klaimnya masih rendah dan
kemudian pemberi kerja berdasarkan risiko, iurannya mulai dari 0,24%-1,74%. Manfaat JKK
akan tetap sama, tinggal rate-nya yang di rekomposisi. Untuk saat ini desain rekomposisi iuran
kami tetapkan untuk menggunakan JKK," terang Romie pada webinar berjudul Kupas Tuntas
Omnibus Law Cipta Kerja Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Minggu (29/10).

Adapun data BP Jamsostek terkait rasio klaim JKK memang tercatat relatif rendah tapi tercatat
terus meningkat. Pada 2017, iuran yang dikumpulkan mencapai Rp 4,64 triliun dengan klaim
sebesar Rp 971,95 miliar. Rasio klaim JKK tahun 2017 tercatat 20,90%.

Berlanjut pada 2018, total iuran yang berhasil dihimpun menjadi Rp 5,32 triliun dengan klaim
mencapai Rp 1,22 triliun. Sehingga rasio klaim JKK tahun 2018 menjadi 23,04%. Untuk tahun
2020, rasio klaim meningkat menjadi 26,60%. Ketika itu iuran mencapai Rp 5,92 triliun dan klaim
yang dibayarkan sebesar Rp 1,57 triliun.

Lebih lanjut, Romie menjabarkan alasan tiga program lainnya tidak cocok untuk di rekomposisi
sebagai sumber pendanaan program JKP. Menurut telaahnya, pada program jaminan hari tua
(JHT) pemberi kerja harus membayarkan iuran sebesar 3,7% dan iuran oleh pekerja sebesar
2%. Program itu bertujuan menjamin peserta dan dapat menerima uang tunai apabila memasuki
masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Program JHT sendiri memiliki
hasil pengembangan.

"Kalau ini diambil mengurangi JHT, maka dampaknya mengurangi hasil pengembangannya.
Karena JHT ini kumpulan dari iuran beserta imbal hasil, kalau diambil maka akan mengurangi
manfaat, ini tidak mungkin kami lakukan," ujar dia.

Penilaian serupa juga disampaikan pada program jaminan pensiun (JP), salah satu
pertimbangannya adalah karena persentase iuran masih relatif kecil. Iuran pemberi kerja sebesar
2% dan pekerja sebesar 1%. BP Jamsostek selalu melakukan review untuk menaikkan porsi
iuran sebagai upaya mendorong kehidupan lebih baik peserta di masa mendatang. Program ini
juga dianggap kurang memadai untuk di rekomposisi karena kebijakan rutinitas menaikan iuran
setiap tahun.

21