Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2020
P. 65
IDA FAUZIYAH: UU CIPTA KERJA IKHTIAR PEMERINTAH SOAL TANTANGAN
KETENAGAKERJAAN
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah menyebut bahwa undang-undang cipta kerja atau omnibus law
merupakan ikhtiar pemerintah terkait ketenagakerjaan.
Ida mengatakan undang-undang cipta kerja merupakan respon atas tantangan dan peluang
ketenagakerjaan.
"UU Cipta Kerja merupakan bagian dari ikhtiar yang diambil Pemerintah guna mewujudkan visi
Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur," kata Ida Fauziyah, dalam
acara Webinar Kompas Talks Teraskita KAGAMA pada Sabtu (28/11/2020).
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
bukan hanya untuk menciptakan kesempatan kerja.
Undang-undang itu juga untuk mengakomodasi kelangsungan bekerja, peningkatan
perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh, serta kelangsungan usaha yang
berkesinambungan.
"Pemerintah melihat sejumlah tantangan dan peluang ketenagakerjaan yang ada saat ini, antara
lain, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, angka pengangguran yang masih tinggi,
perlunya pembangunan SDM yang berkualitas, dan perkembangan ekonomi digital dan tren
teknologi yang mengubah lanskap bisnis ke depan, sehingga mempengaruhi peta kebutuhan
tenaga kerja dan perubahan pola hubungan kerja yang semakin dinamis," ujar Ida.
Hal lain yang tidak kalah penting menurut Menaker adalah perlunya peningkatan daya saing
investasi melalui kemudahan berusaha dan penataan regulasi yang tumpang tindih.
Regulasi yang berantakan mempengaruhi kecepatan dalam menangkap peluang investasi untuk
penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan UMKM.
"UU Cipta Kerja juga bertujuan menyelesaikan tantangan ketenagakerjaan lainnya, seperti bonus
demografi, di mana sebagian besar penduduknya berusia produktif atau usia kerja, dan dampak
Covid-19 terhadap ketenagakerjaan," kata Ida.
Menaker Ida berharap, UU Cipta Kerja mampu memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang dapat
mendukung peningkatan produktivitas nasional.
Selain itu, UU Cipta Kerja juga bertujuan menyederhanakan, menyinkronkan dan memangkas
regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja, sekaligus sebagai instrumen untuk
penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi.
"Dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan, diharapkan dapat
memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja yang baru bagi para pencari
kerja serta para pengangguran dan akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil
untuk membuka usaha baru," katanya.
64
