Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021

"Kami sudah menempuh berbagai upaya sejak 2016 tetapi hingga kini tidak ada kepastian kapan
hak pesangon akan dibayarkan," ucap Ketua Paguyuban Pilot Eks Merpati (PPEM) Anthony
Ajawila dalam keterangan resmi yang dirilis Rabu (23/6).

Anthony mengatakan ada ribuan mantan karyawan Merpati yang belum mendapatkan hak
normatif. Hal ini berupa cicilan kedua uang pesangon untuk 1.233 pegawai dengan nilai
Rp318,17 miliar dan nilai hak manfaat pensiun sebesar RP94,88 miliar untuk 1.744 pensiunan.

Mereka berharap uang pesangon tersebut segera dilunasi agar dapat melanjutkan hidup di masa
tua dengan tenang.

"Tidak dibayarnya uang pesangon tersebut tentu menjadi masalah di setiap keluarga pegawai,
mulai dari perceraian, anak sakit, putus sekolah, alih kerja menjadi supir ojol, tukang bangunan,
dan lain-lain. Bahkan setiap minggu kami mendengar kabar kematian rekan kami sesama eks
pegawai Merpati," papar Anthony.

Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir akan membubarkan tujuh perusahaan pelat merah pada
2021. Alasannya, BUMN tersebut dinilai sudah tidak lagi memberikan kontribusi terhadap
perekonomian.

Salah satunya adalah Merpati. Menurut Erick, BUMN yang akan dibubarkan sudah berada di
bawah pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Sementara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Merpati masih memiliki aset
berupa fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) di Surabaya. Namun, BUMN
penerbangan itu juga ada kewajiban yang masih harus diselesaikan.

Untuk itu, pemerintah masih akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait rencana pembubaran
Merpati.
M Masykoer, eks karyawan Merpati lainnya, mengatakan mereka tak punya kuasa untuk
mencegah apabila Merpati akhirnya harus ditutup atau dilikuidasi oleh negara. Namun, ia
meminta pemerintah tak lepas tangan dan ikut memastikan seluruh kewajiban Merpati kepada
mantan karyawannya terpenuhi.

"Janganlah kami diperlakukan seperti kata pepatah habis manis sepah dibuang. Kami mohon
dengan sangat perhatian serta pertolongan Bapak Presiden untuk membantu dapat segera
dibayarkan hak pesangon, begitu pun hak pensiun kami yang sampai saat ini tidak ada
kepastiannya," jelas dia.

9