Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2021
P. 9
Judul Pesangon Eks Karyawan Merpati Airlines Belum Dibayar
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Tuntutan Eks Karyawan Merpati Airlines
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210624073849-92-
658665/pesangon-eks-karyawan-merpati-airlines-belum-dibayar
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-06-24 07:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Anthony Ajawila (Ketua Paguyuban Pilot Eks Merpati) Kami sudah menempuh berbagai
upaya sejak 2016 tetapi hingga kini tidak ada kepastian kapan hak pesangon akan dibayarkan
negative - Anthony Ajawila (Ketua Paguyuban Pilot Eks Merpati) Tidak dibayarnya uang
pesangon tersebut tentu menjadi masalah di setiap keluarga pegawai, mulai dari perceraian,
anak sakit, putus sekolah, alih kerja menjadi supir ojol, tukang bangunan, dan lain-lain. Bahkan
setiap minggu kami mendengar kabar kematian rekan kami sesama eks pegawai Merpati
neutral - M. Masykoer (Eks Pegawai Merpati) Janganlah kami diperlakukan seperti kata pepatah
habis manis sepah dibuang. Kami mohon dengan sangat perhatian serta pertolongan Bapak
Presiden untuk membantu dapat segera dibayarkan hak pesangon, begitu pun hak pensiun kami
yang sampai saat ini tidak ada kepastiannya
Ringkasan
Eks karyawan Merpati Airlines menuntut pembayaran pesangon yang dijanjikan dicicil
perusahaan. Mereka bahkan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang
juga ditembuskan ke sembilan instansi, yakni Wakil Presiden RI, Kementerian BUMN,
Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Komnas
HAM, Komisi VI, dan Ombudsman.
PESANGON EKS KARYAWAN MERPATI AIRLINES BELUM DIBAYAR
Eks karyawan Merpati Airlines menuntut pembayaran pesangon yang dijanjikan dicicil
perusahaan. Mereka bahkan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang
juga ditembuskan ke sembilan instansi, yakni Wakil Presiden RI, Kementerian BUMN,
Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Komnas
HAM, Komisi VI, dan Ombudsman.
8
