Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 196
Judul Draft Aturan Turunan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Akhir
November
Nama Media hukumonline.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fbc9f4f0199c/draft-
aturan-turunan-uu-cipta-kerja-ditargetkan-rampung-akhir-november
Jurnalis Fitri Novia Heriani
Tanggal 2020-11-24 12:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator dan Perekonomian) Pemerintah menargetkan
pada akhir November atau awal Desember 2020, seluruh RPP dan RPerpres yang memerlukan
masukan dari masyarakat atau publik, sudah bisa di-upload dan diakses masyarakat melalui
Portal UU Cipta Kerja, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan untuk penyempurnaan
RPP dan RPerpres tersebut
Ringkasan
Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dalam penyiapan peraturan pelaksanaan UU
Cipta Kerja, saat ini terus melakukan akselerasi pembahasan dan penyelesaian 44 peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 40
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
Kemenko Perekonomian bersama-sama dengan 19 K/L yang menjadi penanggung jawab sektor
dari 44 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, secara intensif terus melakukan pembahasan
antar K/L mengejar waktu penyelesaian dari draft RPP dan RPerpres. Saat ini, sudah ada 30
peraturan pelaksanaan (27 RPP dan 3 RPerpres) yang di-upload di Portal UU Cipta Kerja
(https://uu-ciptakerja.go.id/).
Khusus RPP yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan (4 RPP), saat ini masih dilakukan
pembahasan di Tim Pembahas Tripartit Nasional. Sedangkan RPP terkait dengan NSPK Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, saat ini subtansi
RPP telah selesai dibahas dan sedang dilakukan sinkronisasi antar K/L dan asesmen terhadap
konsistensi pengaturan perizinan di masing-masing sektor, untuk menghindari tidak sinkronnya
kebijakan.
195
