Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 201
Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi mengatakan buruh merupakan mitra kerja dari Apindo
sehingga harus diperhatikan. Pihaknya dari awal sudah meminta para pengurus perusahaan agar
berbicara dengan buruh tentang kenaikan UMK ini sehingga tercipta situasi kondusif.
"Ini memang wewenang beliau jadi kami menghormati keputusannya," katanya, baru-baru ini.
Ia pun juga selalu mendorong pengusaha yang kurang berdampak terhadap Covid-19 untuk
menaikkan upah. Seperti makanan minuman dan farmasi yang jumlahnya hanya 20 persen dari
total pengusaha di Jateng. Namun 80 persen perusahaan di Jateng sangat terdampak tetutama
tekstil garmen yang ekspor sehingga akan terasa berat jika ada kenaikan UMK.
"Kita melihat beberapa kabupaten sepakat seperti Kudus, Pati artinya apa pengurus saya di
Kabupaten kota melihat kondisi di daerahnya memungkinkan menaikkan dan sikap kita sepakat.
Namun banyak juga kabupaten yang keberatan dan tetap mau menggunakan surat edaran
menteei tenaga kerja tapi ini yang menentukan Walikota dan Bupati," ucapnya.
Ia berharap agar ekonomi di Jateng akan kembali pulih dengan catatan pandemi Covid-19 jangan
terus berkembang karena pasti akan mempengaruhicash flow.
Apindo Jateng nantinya juga akan melihat apakah ada perusahaan yang melakukan
penangguhan karena selama ini ada beberapa perusahaan yang menyurati ke Gubernur terkait
keberatan terjadinya kenaikan UMK.
Sementara itu laporan Apindo Jateng terhadap Gubernur Jateng ke PTUN terkait penetapan UMP
masih terus berjalan.
Nanang Setyono, Ketua KSPN Jawa Tengah juga menghormati keputusan Gubernur Jateng
dalam menetapkan UMK 2021. Menurutnya apa yang sudah ditetapkan Gubernur sangat
konstitusional sehingga pihaknya siap menjadi pihak intervensi tergugat jika ada pihak yg
menguji SK gubernur di pengadilan.
Nanang menjelaskan ada beberapa catatan yang disampaikan terkait penetapan UMK 2021 ini
yaitu menyesalkan beberapa daerah yang mengusulkan UMK kurang dr 3,27 persen.
"Sesungguhnya nilai kenaikan UMK yang sudah ditetapkan belumlah cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidup riil dari para pekerja di Jateng. Namun demikian kami tetap memberikan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak gubernur yang telah menegakan hukum demi
kepentingan rakyat di tengah pandemi Covid-19," jelasnya.
200
