Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

MENKO AIRLANGGA: TINGGAL 14 PERATURAN PENDUKUNG UU CIPTAKER YANG
PERLU HARMONISASI & SINKRONISASI
Harmonisasi dalam rangka percepatan pembahasan dan penyelesaian 44 peraturan pelaksanaan
UU Cipta Kerja, dikebut oleh pemerintah. Ini dilakukan agar akhir November atau awal Desember
2020, 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) bisa selesai.

Kementerian Perekonomian menjadi leading sector guna merampungkan peraturan pendukung
ini bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Sejauh ini sudah terdapat 30 peraturan
pelaksanaan (27 RPP dan 3 RPerpres) yang selesai dan di-upload di Portal UU Cipta Kerja
(https://uu-ciptakerja.go.id/).

"Pemerintah menargetkan pada akhir November atau awal Desember 2020, seluruh RPP dan
RPerpres yang memerlukan masukan dari masyarakat atau publik, sudah bisa di-upload dan
diakses masyarakat melalui Portal UU Cipta Kerja, sehingga masyarakat bisa memberikan
masukan untuk penyempurnaan RPP dan RPerpres tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto kepada media pada Senin, (23/11/2020).

Kini, tinggal 14 peraturan pelaksanaan (13 RPP dan 1 RPerpres) yang masih belum diunggah ke
Portal UU Cipta Kerja. Aturan tersebut masih memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi. Namun,
tak semua RPP itu memerlukan masukan dari masyarakat, karena sudah ditetapkan di UU No 11
tahun 2020 (Cipta Kerja).

Misalnya, RPP tentang Penetapan Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, karena pokok-
pokoknya sudah ditetapkan di UU Cipta Kerja. Pemerintah tinggal menetapkannya ke dalam PP.

Beberapa RPP yang masih memerlukan pembahasan dan harmonisasi adalah, RPP yang
berkaitan dengan Ketenagakerjaan (4 RPP). Pemerintah bersama Tim Pembahasan Tripartit
Nasional masih terus membahas RPP Ketengakerjaan ini.
Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang
dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, bahkan saat pembahasannya sudah selesai.
Namun, masih dilakukan sinkronisasi antar K/L dan asesmen terhadap konsistensi pengaturan
perizinan di masing-masing sektor. Hal ini dilakukan agar menghindari tidak sinkronnya
kebijakan.

Harmonisasi dan SinkronisasiBegitu pula dengan RPP di sektor keagamaan, terkait pengaturan
Ibadah Haji dan Umrah, Kemenko Perekonomian tengah berkoordinasi bersama-sama dengan
Kementerian Agama, Asosiasi/Forum Asosiasi dan para Pelaku Usaha penyelenggara ibadah haji
khusus dan umrah.

RPerpres tentang pengaturan usaha di bidang penanaman modal, juga sedang dilakukan
sinkronisasi pengaturan alokasi Bidang Usaha untuk UMK dan Kemitraan dengan Pelaku Usaha
Menengah dan Besar.

"Rancangan Perpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal atau yang kita kenal sebagai
Daftar Prioritas Investasi (DPI), saat ini sedang dilakukan sinkronisasi agar sejalan dengan RPP
lainnya, seperti RPP yang terkait dengan UMKM dan Koperasi, agar seimbang antara kebutuhan
mendorong investasi dengan perlindungan dan pemberdayaan UMKM," kata Menko Airlangga.

RPP Perdagangan dan RPP Perindustrian, juga sudah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi
proses bisnis antara kedua sektor. Saat ini, masih menunggu proses finalisasi hasil harmonisasi
untuk dituangkan ke dalam RPP Perdagangan dan juga di RPP Perindustrian.

202