Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 202
Judul Menko Airlangga: Tinggal 14 Peraturan Pendukung UU Ciptaker yang
Perlu Harmonisasi & Sinkronisasi
Nama Media mnctrijaya.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mnctrijaya.com/news/detail/37905/menko-airlangga-tinggal-14-
peraturan-pendukung-uu-ciptaker-yang-perlu
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-24 12:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pemerintah
menargetkan pada akhir November atau awal Desember 2020, seluruh RPP dan RPerpres yang
memerlukan masukan dari masyarakat atau publik, sudah bisa di-upload dan diakses masyarakat
melalui Portal UU Cipta Kerja, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan untuk
penyempurnaan RPP dan RPerpres tersebut
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Rancangan Perpres
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal atau yang kita kenal sebagai Daftar Prioritas Investasi
(DPI), saat ini sedang dilakukan sinkronisasi agar sejalan dengan RPP lainnya, seperti RPP yang
terkait dengan UMKM dan Koperasi, agar seimbang antara kebutuhan mendorong investasi
dengan perlindungan dan pemberdayaan UMKM
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pemerintah optimistis
akan dapat menyelesaikan semua Peraturan Pelaksanaan ini tepat waktu, dengan tetap
membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam
penyelesaian seluruh RPP dan RPerpres aturan turunan UU Cipta Kerja
Ringkasan
Harmonisasi dalam rangka percepatan pembahasan dan penyelesaian 44 peraturan pelaksanaan
UU Cipta Kerja, dikebut oleh pemerintah. Ini dilakukan agar akhir November atau awal Desember
2020, 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) bisa selesai.
Beberapa RPP yang masih memerlukan pembahasan dan harmonisasi adalah, RPP yang
berkaitan dengan Ketenagakerjaan (4 RPP). Pemerintah bersama Tim Pembahasan Tripartit
Nasional masih terus membahas RPP Ketengakerjaan ini.
201
