Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 197
DRAFT ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA DITARGETKAN RAMPUNG AKHIR
NOVEMBER
Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dalam penyiapan peraturan pelaksanaan UU
Cipta Kerja, saat ini terus melakukan akselerasi pembahasan dan penyelesaian 44 peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 40
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
Kemenko Perekonomian bersama-sama dengan 19 K/L yang menjadi penanggung jawab sektor
dari 44 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, secara intensif terus melakukan pembahasan
antar K/L mengejar waktu penyelesaian dari draft RPP dan RPerpres. Saat ini, sudah ada 30
peraturan pelaksanaan (27 RPP dan 3 RPerpres) yang di-upload di Portal UU Cipta Kerja
(https://uu-ciptakerja.go.id/).
Menurut Menteri Koordinator dan Perekonomian, Airlangga Hartarto, seluruh RPP dan RPerpres
akan selesai pada akhir November atau awal Desember 2020. Seluruh draf RPP dan RPerpres
akan dipublikasikan ke publik sehingga masyarakat bisa memberikan masukan untuk
menyempurnakan RPP dan RPerpres tersebut.
"Pemerintah menargetkan pada akhir November atau awal Desember 2020, seluruh RPP dan
RPerpres yang memerlukan masukan dari masyarakat atau publik, sudah bisa di-upload dan
diakses masyarakat melalui Portal UU Cipta Kerja, sehingga masyarakat bisa memberikan
masukan untuk penyempurnaan RPP dan RPerpres tersebut," kata Airlangga dalam pernyataan
tertulis, Senin (23/11).
(Khusus RPP yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan (4 RPP), saat ini masih dilakukan
pembahasan di Tim Pembahas Tripartit Nasional. Sedangkan RPP terkait dengan NSPK Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, saat ini subtansi
RPP telah selesai dibahas dan sedang dilakukan sinkronisasi antar K/L dan asesmen terhadap
konsistensi pengaturan perizinan di masing-masing sektor, untuk menghindari tidak sinkronnya
kebijakan.
Sementara, untuk RPP di sektor keagamaan, yang terkait dengan pengaturan mengenai Ibadah
Haji dan Umrah, Kemenko Perekonomian sedang mengkoordinasikan pembahasan bersama-
sama dengan Kementerian Agama, Asosiasi/Forum Asosiasi dan para Pelaku Usaha
penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah.
196
