Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 204
Untuk RPP KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), saat ini Kemenko
Perekonomian tengah mengharmonisasikan berbagai skema insentif dan kemudahan, dengan
kondisi empirik di lapangan. Hal ini menyangkut perlakuan perpajakan, kepabeanan dan cukai
(insentif fiskal), serta berbagai kemudahan perizinan dan insentif non-fiskal.
"Pemerintah optimistis akan dapat menyelesaikan semua Peraturan Pelaksanaan ini tepat waktu,
dengan tetap membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan masukan
dalam penyelesaian seluruh RPP dan RPerpres aturan turunan UU Cipta Kerja," ucap Airlangga.
Kini, pemerintah terus membuka ruang kepada masyarakat dan stakeholder UU Cipta Kerja untuk
memberikan masukan. Diharapkan dalam waktu yang tersisa, sejak 3 bulan diundangkan, semua
masukan diterima hingga peraturan pendukung pelaksana UU Cipta Kerja rampung dan siap
dimanfaatkan. (Mus).
203
