Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 209

Judul               KSPI Minta Pemda Kompak Naikkan UMP dan UMK
                Nama Media          Riau Post
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         Pg1&7
                Jurnalis            Jpg
                Tanggal             2020-11-24 12:15:00
                Ukuran              158x91mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 37.920.000

                News Value          Rp 379.200.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber
              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Surat edaran Menaker
              abaikan saja

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Kalau tidak dinaikkan
              akan ada aksi dari buruh

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Yang diuji 69 pasal. Alat
              bukti 300 halaman



              Ringkasan

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah daerah
              (pemda) kompak untuk menaikan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/
              kota  (UMK),  dan  upah  minimum  sektoral.  Dia  mengamati  masih  ada  gubernur  yang  belum
              menaikkan  standar  minimal  upah  tersebut.  Dia  mengatakan  gubernur  jangan  ragu  untuk
              menaikkan upah minimum. "Surat edaran Menaker abaikan saja," katanya.



              KSPI MINTA PEMDA KOMPAK NAIKKAN UMP DAN UMK

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah daerah
              (pemda) kompak untuk menaikan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/
              kota  (UMK),  dan  upah  minimum  sektoral.  Dia  mengamati  masih  ada  gubernur  yang  belum
              menaikkan standar minimal upah tersebut.

              Dia mengatakan gubernur jangan ragu untuk menaikkan upah minimum. "Surat edaran Menaker
              abaikan saja," katanya.

              Dia menegaskan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah 78/2015. Di dalam peraturan
              tersebut  cara  menghitung  UMP,  UMK,  maupun  upah  sektorat  adalah  inflasi  ditambah
              pertumbuhan ekonomi. Said menegaskan pertumbuhan ekonomi yang dihitung adalah periode
              September  2019  sampai  September  2020.  Dengan  rentang  penghitungan  tersebut,  dia
                                                           208
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214