Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 206
"Di sisi materil terkait perlindungan pekerja migrant UU Cipta Kerja itu memperlemah pekerja
migrant yang selama ini baru disahkan UU barunya melalui proses revisi selama 7 tahun artinya
proses revisi berjalan 7 tahun itu akan menjadi sia-sia dengan adanya ketentuan baru dalam UU
Cipta Kerja," kata Anis Hidayah perwakilan Migrant Care, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa
(24/11/2020).
Anis mengatakan,UU Ciptakertelah menurunkan atau menggugurkan aturan yang telah diatur
dalam UU nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migrant. Salah satu pasal yang
dinilai memperlemah perlindungan pekerja migran yakni ada di pasal 84 UU Cipta Kerja.
Pasal 84 UU Cipta Kerja sendiri menyatakan; Pada saat berlakunya UU tentang Cipta Kerja,
pengertian atau makna SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
dalam UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan
dengan mengenai perizinan berusaha.
"Sehingga itu menjadi celah kamudian akan memperburuk perlindungan pekrrja migrant dan
diduga kuat akan semakin melanggengkan praktek-praktek perdagangan orang yang selama ini
diduga dilakukan oleh perusahaan penyalur pekerja migran begitu," ungkapnya.
Untuk itu, Anis menyatakan, pihaknya merasa perlu berkepentingan mengajukan gugatan
judicial review ke MK.
Adapun Migrant Care dalam pengajuan uji formil UU Cipta Kerja ke MK hari ini berstatus sebagai
pemohon tambahan. Pasalnya, uji formil sudah diajukan sebelumnya oleh elemen masyarakat
adat hingga akademisi dan sudah menjalani sidang perdananya pekan lalu.
205
