Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 254

Judul               Buruh di Tangerang Menolak Kenaikan UMK 1,5 Persen
                Nama Media          merdeka.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://www.merdeka.com/peristiwa/buruh-di-tangerang-menolak-
                                    kenaikan-umk-15-persen.html
                Jurnalis            Kirom
                Tanggal             2020-11-24 10:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Frast (Frast Ketua Federasi Serikat Buruh Nusantara) Kami jelas menolak SK Gubernur
              Banten,  terkait  UMK  yang  ditetapkan  kenaikannya  hanya  1,5  persen.  Hari  ini  kami  akan
              berkeliling ke kawasan-kawasan Industri di Tangerang untuk mensosialisasikan penolakan UMK
              ini

              positive - Frast (Ketua Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN)) 1,5 persen kalau dirupiahkan
              itu hanya sebesar Rp2000 per hari dan itu sangat jauh dari kebutuhan buruh dengan kebutuhan-
              kebutuhan yang semakin tinggi di tambah dengan dampak Covid-19

              positive  -  Frast  (Ketua  Federasi  Serikat  Buruh  Nusantara  (FSBN))  Kami  pastikan  kami  akan
              memberi perlawanan. Karena tentu ini pelecehan bagi kami, bagi buruh secara umum

              negative - Vanni Sompie (Ketua DPD SPSI Tangerang Selatan) Harusnya ini dibijaki oleh pak
              Gubernur.  Tapi  ternyata  pak  Gubernur  mengabaikan  permintaan  dan  harapan  kami.  Nilai
              kenaikan UMK 2021 jauh dibawah dari nilai yang sangat kami harapkan

              negative - Vanni Sompie (Ketua DPD SPSI Tangerang Selatan) Namun pak Gubernur Banten juga
              telah  mengabaikan  pendapat/usulan  nilai  dari  Pemerintah  Kota  Tangsel  sendiri.  Kami  masih
              berkordinasi atas kebijakan UMK oleh Gubernur Banten ini



              Ringkasan

              Aliansi Buruh dan Pekerja Tangerang akan melakukan sosialisasi penolakan SK Gubernur Banten,
              terkait penetapan Upah Minimum kota/kabupaten (UMK) 2021. Penetapan ini berdasarkan SK
              nomor  561/KEP.272-HUK/2020  tentang  penetapan  UMK  di  Provinsi  Banten,  tertandatangani
              Gubernur Banten, Wahidin Halim tanggal (20/11).

              "Kami jelas menolak SK Gubernur Banten, terkait UMK yang ditetapkan kenaikannya hanya 1,5
              persen.  Hari  ini  kami  akan  berkeliling  ke  kawasan-kawasan  Industri  di  Tangerang  untuk
              mensosialisasikan penolakan UMK ini," kata Frast Ketua Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN)
              Tangerang, dikonfirmasi Selasa (24/11).

                                                           253
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259