Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

Judul 44 Aturan Turunan Hampir Rampung
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg14
Jurnalis ANT
Tanggal 2020-11-24 09:58:00
Ukuran 130x104mmk
Warna Warna
AD Value Rp 20.280.000

News Value Rp 60.840.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pemerintah
menargetkan padaakhir November atau awal Desember2020, seluruh RPPdan RPerpres yang
memerlukan masukan dari masyarakat atau publik, sudah bisadi-upload dan diakses masyarakat
melalui Portal U U Cipta Kerja, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan untuk
penyempurnaan RPPdan RPerpres tersebut

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Rancangan Perprcs
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal atau yang kita kenal sebagai Daftar Prioritas Investasi
(DPI), saat ini sedangdi lakukan sinkronisasi agar sejalan dengan RPP lainnya, seperti RPP yang
terkait dengan UMKM dan koperasi, agar seimbang antara kebutuhan mendorong investasi
dengan perlindungan dan pemberdayaan UMKM

Ringkasan

Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dalam penyiapan peraturan pelaksanaan UU
Cipta Kerjasaat ini terus melakukan akselerasi pembahasan dan pe-nyelesaian44peraturan
pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4
Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Kemenko Perekonomian bersama-sama dengan 19 K/L yang menjadi penanggung
jawabsektordari 44 Peraturan Pelaksanaan UUCipta Kerja, secaraintensif terus melakukan
pembahasan antar K/L mengej ar waktu penyelesaian dari draft RPPdan RPerpres. Saat ini. sudah
ada 30pcraluran pelaksanaan (27 RPPdan 3 RPerpres) yang diunggah di Portal UUCipta
Kerja(https://uu-ciptaker-ja.go.id/).

Khusus RPP yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan (4 RPP), saat ini masih di lakukan
pembahasan di Tim PembahasTripartit Nasional. Sedangkan RPP terkait dengan Norma, Standar,
Prosedurdan Kriteria (NS-PK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dikoordinasikan oleh
Kemenko Perekonomian, saat ini subtansi RPPtelah selesai dibahas dan sedang dilakukan
sinkronisasi antar K/L dan asesmen terhadap konsistensi pengaturan perizinan di masing-masing
sektor. untuk menghindari tidak sinkronnya kebijakan.

258