Page 263 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

BURUH KECEWA ADA UMK JATENG YANG NAIK DI BAWAH 3,27%

Upah MinimumKabupaten/Kota (UMK) 2021 Jawa Tengah sudah ditetapkan, namun pihak buruh
masih kecewa karena ada beberapa kota yang menetapkan kenaikan UMK di bawah Upah
Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan Gubernur.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng, Nanang Setyono mengatakan
kenaikan UMK berdasar kenaikan UMP Jateng 2021 yang ditetapkan naik 3,27% sebenarnya
masih kurang untuk memenuhi kebutuhan.

"Kami sangat menyesalkan dengan beberapa daerah (bupati/walikota) yang mengusulkan UMK
kurang dari 3,27%," kata Nanang lewat pesan singkat, Selasa (25/11/2020).

"Kedua, bahwa sesungguhnya nilai kenaikan UMK yang sudah ditetapkan belumlah cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidup riil dari para pekerja di Jateng," imbuhnya.
Meski penetapan kenaikan 3,27% dianggap belum cukup, Nanang menjelaskan mengapresiasi
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dalam menetapkan UMP berdasarkan UU 13 tahun 2003
dengan aturan pelaksana PP 78 tahun 2015.

"Mengacu peraturan perundangan yang ada maka sudah sangat konstitusional apa yang
dilakukan gubernur dalam menetapkan UMK jateng tahun 2021 dan kami siap bersama dengan
gubernur menjadi pihak intervensi tergugat jika ada pihak yang menguji SK gubernur di
pengadilan," tandas Nanang.
Terkaitupah minimum2021 di Jateng, Nanang mencatat beberapa daerah masih di bawah 3,27%
kebaikannya bahkan ada yang hanya 0,75% yaitu Sragen.

"Sragen kenaikan sekitar 0,75%, dari Rp 1.815.914 menjadi Rp 1.829.500," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ganjar menjelaskan bupati dan wali kota dalam mengajukan
rekomendasi upah minimum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
masukan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota masing-masing. Keputusan berlaku pada
tanggal 1 Januari 2021, sesuai dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV
Ketenagakerjaan.

Kenaikan bervariasi mulai dari 0,75% sampai dengan 3,68% sesuai dengan hasil-hasil
pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dan rekomendasi Bupati Walikota masing-
masing daerah," kata Ganjar dalam keterangan tertulis di sela-sela mengunjungi posko
pengungsian Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Sabtu
(21/11/2020).

"Keputusan ini merupakan jaring pengaman sosial dalam rangka melaksanakan fungsi
perlindungan upah bagi pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha bagi perusahaan atau dunia
usaha di Provinsi Jawa Tengah," imbuhnya.

Daftar lengkapupah minimum35 kota/kabupaten di Jateng ada di halaman berikutnya.

Berikut daftarupah minimum35 kota/kabupaten di Jateng:Kota Semarang Rp
2.810.025Kabupaten Demak Rp 2.511. 526Kabupaten Kendal Rp 2.335.735Kabupaten Semarang
Rp 2.302.797,59Kota Salatiga Rp 2.101. 457,14Kabupaten Grobogan Rp 1.890.000kabupaten
Blora Rp 1.894.000Kabupaten Kudus Rp 2.290.995,33Kabupaten Jepara Rp 2.107.000Kabupaten
Pati Rp 1.953.000Kabupaten Rembang Rp 1.861.000Kabupaten Boyolali Rp 2.000.000Kota
Surakarta Rp 2.013.810Kabupaten Sukoharjo Rp 1.986.450Kabupaten Sragen Rp
1.829.500Kabupaten Karanganyar Rp 2.054.040Kabupaten Wonogiri Rp 1.827.000Kabupaten
Klaten Rp 2.011.514,91Kota Magelang Rp 1.914.000Kabupaten Magelang Rp

262