Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 272
"Iya jam 11 (agenda pendahuluan)," kata juru bicara MK," Fajar Laksono dikonfirmasi, Selasa
(24/11).
Gugatan UU Cipta Kerja oleh KSPI dilayangkan pada Selasa, 3 November 2020 lalu. Dalam
gugatannya, KSPI mempersoalkan pasal-pasal yang dinilai merugikan kaum buruh. Seperti pasal
88C ayat 1 dan 2 yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) dengan syarat tertentu.
Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono menyatakan, penggunaan
frasa 'dapat' dalam UMK sangat merugikan buruh. Sebab, penetapan UMK bukan kewajiban,
karena bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK.
"Hal ini akan mengakibatkan upah murah. Kita ambil contoh di Jawa Barat. Untuk tahun 2019,
UMP Jawa Barat sebesar 1,8 juta. Sedang UMK Bekasi sebesar 4,2 juta. Jika hanya ditetapkan
UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan turun," ujar Kahar.
Selain sidang pendahuluan JR UU Cipta Kerja yang dilayangkan KSPI, MK juga akan menggelar
sidang lanjutan uji materi omnibus law UU Cipta Kerja yang diajukan pemohon Hakiimi Irawan
Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, Alin Septiana dan Ali Sujito. Sidang
rencananya akan digelar pada pukul 14.00 WIB dengan agenda perbaikan permohonan.
Para penggugat didampingi oleh kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa yang terdaftar dengan
nomor perkara 91/PUU-XVIII/2020.
271
