Page 277 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 277
Judul Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/11/24/09010561/serikat-
pekerja-tekstil-gugat-uu-cipta-kerja-ke-mahkamah-konstitusi
Jurnalis Sania Mashabi
Tanggal 2020-11-24 09:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit/Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK
SPSI) mengajukan permohonan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja keMahkamah Konstitusi(MK).Pengajuan permohonan itu teregistrasi dengan
Nomor Perkara: 105/PUU-XVIII/2020 pada Senin (23/11/2020).Permohonan diajukan oleh Ketua
Umum FSP TSK SPSI Roy Jinto Febrianto dan Sekretaris Umumnya Moch Popon.
FSP TSK SPSI menilai UU Cipta Kerja ini Inkonstitusional dan tidak menjawab permasalah
mengenai ketenagakerjaanSerta, UU Cipta Kerja dinilai hanya mereduksi hak-hak pekerja atau
buruh yang selama ini sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
SERIKAT PEKERJA TEKSTIL GUGAT UU CIPTA KERJA KE MAHKAMAH KONSTITUSI
Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit/Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK
SPSI) mengajukan permohonan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja keMahkamah Konstitusi(MK).
Pengajuan permohonan itu teregistrasi dengan Nomor Perkara: 105/PUU-XVIII/2020 pada Senin
(23/11/2020).
Permohonan diajukan oleh Ketua Umum FSP TSK SPSI Roy Jinto Febrianto dan Sekretaris
Umumnya Moch Popon.
Selain itu, ada juga beberapa karyawan swasta yakni Rudi Harlan, Arie Nugraha, Bey Arifin,
Wahyu Tri Prabowo, Doni Purnama.
Kemudian, Rahmat Saepudin, Agus Darsana, Caska, Guruh Hudhyanto, Jayadi Prasetya,
Wagiyanto, dan Pradana Koswara.
"Dengan ini mengajukan permohonan pengujian formil dan materill terhadap Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, Bagian Kedua
Ketenagakerjaan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"
276
