Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020
P. 278

demikian  kutipan  dalam  berkas  permohonan  F  SP  TSK  SPSI  yang  dilansir  dari  laman  resmi
              www.mkri.id, Senin (23/11/2020).
              Terkait  permohonan  uji  formil  FSP  TSK  SPSI  mempermasalahkan  beberapa  pelanggaran
              konstitusional.

              Pelanggaran itu antara lain, pembentukUU Cipta Kerjamelanggar asas pembentukan peraturan
              perundang-undangan.

              UU Cipta Kerja disebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, naskah akademik
              hanya formalitas belaka.

              Proses pembahasan dilakukan tergesa-gesa, dibahas di masa reses dan di hotel mewah sampai
              tengah malam serta tidak memperhatikansense of crisispandemi Covid-19.

              Sementara, terkait pengujian materiil FSP TSK SPSI mempermasalahkan beberapa pasal dalam
              Bab IV Ketenagakerjaan, bagian ke II mengenai ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja.

              Adapun, pasal yang dipermasalahkan yakni, Pasal 81 angka 1, Pasal 13 Ayat 1 huruf c, angka 2
              Pasal 14 Ayat 1, angka 3 Pasal 37 Ayat 1 huruf b.

              Angka 4 Pasal 42, angka 12 Pasal 56 Ayat 3 dan Ayat 4, angka 13 Pasal 57, angka 14 Pasal 58
              Ayat 2, angka 15 Pasal 59.
              Angka 16 Pasal 61 ayat 1 huruf c, angka 20 Pasal 66, angka 23 Pasal 79 ayat 2 huruf b, angka
              24 Pasal 88, angka 25 Pasal 88 ayat 7, Pasal 88B, Pasal 88C.

              Kemudian, angka 30 Pasal 92, angka 37 Pasal 151, angka 38 Pasal 151A, angka 42 Pasal 154A
              dan angka 44 Pasal 156 ayat 4 huruf c.

              FSP  TSK  SPSI  menilai  UU  Cipta  Kerja  ini  Inkonstitusional  dan  tidak  menjawab  permasalah
              mengenai ketenagakerjaanSerta, UU Cipta Kerja dinilai hanya mereduksi hak-hak pekerja atau
              buruh yang selama ini sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

              Oleh karena itu, F SP TSK SPSI meminta majelis hakim konstitusi untuk menyatakan UU Cipta
              Kerja cacat formil dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
              Kemudian, kembali memberlakukan UU Ketenagakerjaan yang telah digantikan oleh UU Cipta
              Kerja.

              Sedangkan  dalam  pengujian  materill,  FSP  TSK  SPSI  meminta  majelis  hakim  konstitusi
              menyatakan pasal-pasal yang dipermasalahkan melanggar UUD 1945.

              Atau paling tidak diganti sesuai dengan permohonan FSP TSK SPSI.

















                                                           277
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283