Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

BURUH DESAK GUBERNUR NAIKKAN UPAH, KSPI: INSTRUKSI MENAKER NGGAK
USAH DIGUBRIS!
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mendesak kepada para
gubernur untuk menaikkanupah minimum provinsi (UMP)tahun 2021. Sebab, sampai saat ini
masih terdapat beberapa daerah yang belum menaikkan UMP tetapi menaikkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK).

Said menuturkan, jika provinsi tidak segera menaikkan UMP maka kalangan buruh akan turun
ke jalan lagi melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah. "Yang berlaku Peraturan
Pemerintah (PP) bukan surat edaran Menaker, kalau tidak dinaikkan pasti akan terjadi aksi
(demo) buruh terus menerus," ujar Said dalam video conference, Senin (23/11/2020).

Dia juga meminta kepada para kepala daerah untuk tidak memikirkan terbitnya Surat Keputusan
(SK) Menteri Ketenagakerjaan terkait penetapan UMP tahun depan, karena menurutnya,
penghitungan upah masih berdasarkan PP 78/2015.
"Cara menghitung kenaikan UMP, UMK, UMSK adalah dengan cara menghitung inflasi plus
pertumbuhan ekonomi dari September 2019 hingga September 2020. Dengan menghitung itu
bisa dipastikan September 2019 sampai September 2020 inflasi plus pertumbuhan ekonomi itu
masih plus," katanya.
Sekali pun adanya persoalan resesi ekonomi, Said menyebut hitung-hitungan dari Maret sampai
September 2020 pertumbuhan ekonomi minus 8,22 persen, namun secara total dari inflasi dan
pertumbuhan ekonomi angkanya masih plus.

"Seperti DKI 3,27 persen naiknya, jateng 3,27 persen, bahkan UMK di kabupaten bekasi 6,27
persen, itu menjelaskan september 2019 sampai september 2020 inflasi plus pertumbuhan
ekonomi masih positif, itu sudah memasukan resesi minus 8,22 persen," ucapnya.

(nng).

279