Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2020

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Ia menilai UU Cipta Kerja, justru
memperlemah perlindungan pekerja migran. Misalnya peraturan persyaratan perusahaan untuk
mendapatkan izinnya sangat ketat, melalui prosedur, mekanisme. Kemudian aturan yang jelas
soal deposito, jangka waktu tahun dan hal lainnya.

"Di UU cipta kerja itu kemudian dieliminir. Beberapa juga dihapus menjadi disesuaikan dengan
ketentuan izin usaha," kata Anis, Selasa (24/11).

Migrant Care juga mengajukan lyi materiil pasal 89A UU PPMI yang ada di UU cipta kerja yang
mengatur Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Padahal, izin
usaha dengan izin usaha penempatan pekerja migran berbeda. Sebab, UU PPMI merupakan lex
specialist dari UU perseroan terbatas karena UU tersebut mengatur mengenai menempatkan
manusia.

"Dengan berlakunya UU Cipta Kerja mengancam dan memperlemah pekerja migran yang sudah
diatur dalam UU nomor 18 tahun 2017 (Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)," terang dia.
Peran negara hilang.

Pada Selasa (24/11) Mahkamah Konstitusi juga menggelar dua sidang permohonan uji materi
UU Cipta Kerja. Diantaranya perkara 91/PUU-XVIII/2020 yang dipukau Hakim Irawan dkk, dan
101 / PUU-XVI11/2020 yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dalam hubungan internasional, biasanya hukum atau UU
yang berkaitan dengan investasi diatur secara terpisah dengan UU terkait perlindungan bagi
pekerja atau buruh.

"Di UU Cipta Kerja ini kami berpendapat bahwa penyatuan UU yang terkait investasi yang diatur
dalam 10 klaster sehingga, tercampur aduk," kata Said di Gedung MK, Said meminta MK
mencabut UU Cipta Kerja ini karena bertentangan dengan hak konstitusional warga negara yang
diatur dalam Pasal 28D ayat 2 Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945.
Selain itu KSPI menilai peran negara hilang dalam perlindungannya kepada para buruh dan
rakyat Indonesia. Karena itu ia meminta Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan yang
seadil-adilnya. "Kami mengharapkan negara hadir memberikan perlindungan di tengah persoalan
investasi," ujar Said.
Nomor Perkara 107/PUU-XVIII/2020

Pokok Perkara: Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
terhadap UUD 1945 Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina
Desa), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dkk

Perkara:105/PUU-XVIII/2020
Pokok Perkara: Pengujian Formil dan Materiil_

Pemohon: Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI), yang diwakili olen Roy Jinto Ferianto, S.H., sebagai Ketua
Umum dan Moch. Popon, S.H., sebagai Sekretaris Umum (Pemohon I); Rudi Harian (Pemohon
II); Arie Nugraha (Pemohon III); Bey Arifin (Pemohon IV); dkk.

Nomor Perkara:103/PUU-XVIII/2020

Pokok Perkara: Pengujian Formil dan Materiil_

Pemohon: Elly Rosita Silaban sebagai Pemohon I; Dedi Hardianto sebagai Pemohon II

45