Page 25 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

Judul Buruh Ancam Aksi Lebih Besar
Nama Media Tribun Jabar
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis Cipta Permana
Tanggal 2021-11-01 05:39:00
Ukuran 527x225mmk
Warna Warna
AD Value Rp 210.800.000

News Value Rp 2.108.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Para buruh mengancam akan kembali berunjuk rasa menyusul keputusan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang tetap akan menggunakan Undang-undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Putusan
pemerintah membuat UMK tahun depan hampir bisa dipastikan sama dengan UMK tahun ini.
Besaran UMK yang stagnan bahkan berpotensi terjadi, dua hingga tiga tahun berikutnya.

BURUH ANCAM AKSI LEBIH BESAR
Para buruh mengancam akan kembali berunjuk rasa menyusul keputusan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang tetap akan menggunakan Undang-undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022. Putusan
pemerintah membuat UMK tahun depan hampir bisa dipastikan sama dengan UMK tahun ini.
Besaran UMK yang stagnan bahkan berpotensi terjadi, dua hingga tiga tahun berikutnya.

"Kalau pemerintah tetap bersikeras pada acuan PP Nomor 36/2021, seperti apa yang
disampaikan oleh Sekjen Kemenaker, tentu massal aksi akan lebih besar meskipun dilakukan di
tengah kondisi pandemi Covid-19. Mayoritas buruh saat Ini telah divaksin," ujar Ketua Umum
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit SPSI, Roy Jinto, kepada Tri-
bun saat dihungungi melalui telepon.

Roy mengatakan, penolakan terhadap penerapan aturan kebijakan tersebut juga sudah mereka
layangkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat provinsi se-Indonesia.
Bahkan, sejak beberapa hari lalu, kata Roy, beberapa serikat pekerja di sejumlah daerah telah
melakukan aksi pemanasan dan menggelar audiensi dengan pemerintah daerahnya.

"Karena UMP akan ditetapkan tanggal 21 November dan UMK tanggal 30 November 2021
berdasarkan PP Nomor 36/2021 tersebut, maka sudah dipastikan sebelum tanggal-tanggal Itu
(penetapan) kami akan menggelar aksi besar-besaran oleh buruh dalam menyambut penetapan
upah," ucapnya.

Masih Menunggu

24