Page 40 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 40
Judul Penetapan Upah Buruh dan UU Cipta Kerja
Nama Media Pos Kota
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2021-11-01 05:31:00
Ukuran 337x79mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 33.700.000
News Value Rp 101.100.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said lqbal (Presiden KSPI) KSPI akan mengorganisir aksi-asi penolakan UMK 2022 dan
meminta Bupati/Wali Kota untuk menetapkan upah minum tidak menggunakan UU Cipta kerja
atau PP 36, dan menetapkan upah minimum kelompok sektoral oleh Bupati dan Wali Kota
menggunakan Perda
Ringkasan
Kalangan buruh mulai aktif turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan kenaikan upah tahun
depan. Unjuk rasa yang cukup besar terjadi pada 26 Oktober 2021 saat Buruh yang terafiliasi
dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turun ke jalan. Salah satu aksinya dilakukan
di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, salah satu tuntutannya adalah meminta kenaikan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 sebesar 7-10%.
PENETAPAN UPAH BURUH DAN UU CIPTA KERJA
KALANGAN buruh mulai aktif turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan kenaikan upah tahun
depan. Unjuk rasa yang cukup besar terjadi pada 26 Oktober 2021 saat Buruh yang terafiliasi
dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turun ke jalan.
Salah satu aksinya dilakukan di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, salah satu tuntutannya
adalah meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022 sebesar 7-10%.
KSPI tegas menolak penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 2022 berdasarkan UU Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No.36.
Aksi ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi juga di 33 Provinsi lainnya dan hampir di 400
Kabupaten/Kota. Sasaran aksinya adalah daerah-daerah yang banyak industri atau kawasan
industri"KSPI akan mengorganisir aksi-asi penolakan UMK 2022 dan meminta Bupati/Wali Kota
untuk menetapkan upah minum tidak menggunakan UU Cipta kerja atau PP 36, dan menetapkan
39
