Page 37 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

ditetapkan paling lambat 1 November. Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 36/2021 tentang Pengupahan, Pasal 29.

UMK TAK BOLEH DIUBAH SURVEI KLH HANYA DILAKUKAN OLEH BPS

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memastikan akan menetapkan upah minimum provinsi
(UMP) 2022 paling lambat 21 November 2021. Tahun-tahun sebelumnya, biasanya UMP
ditetapkan paling lambat 1 November. Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 36/2021 tentang Pengupahan, Pasal 29.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan,
pihaknya akan membahas besaran UMP Jabar dengan menunggu perhitungan kebutuhan hidup
layak (KHL) yang akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan November mendatang.
Hal itu pun sesuai dengan amanat PP 36/2021 Pasal 26.

"Jadi, kota dan kabupaten maupun serikat pekerja yang biasa melakukan survei KHL sudah tidak
diperkenankan lagi. Saat ini KHL menjadi kewenangan BPS. Semua data diberikan BPS melalui
Ke-menaker yang akan disampaikan ke gubernur," ujar dia Jumat (29/10/2021).

Dengan adanya aturan tersebut, lanjut dia, pemprov pun harus mengikutinya.

"Sesuai aturan PP Nomor 36/2021 bahwa pengupahan itu jadi program strategis nasional.
Otomatis yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
Jadi, kepala daerah yang tak melaksanakan program strategis, akan mendapat sanksi dari
Kemendagri. Apabila sanksi ini tidak indahkan selama dua kali, bisa diberhentikan," tutur Taufik.

Improvisasi

Dengan PP 36/2021 ini, kata Taufik, tidak ada lagi kewenangan daerah untuk berimprovisasi
menaikkan atau menurunkan besaran UMK. Tahun lalu, daerah masih bisa mengusulkan.
"Mulai tahun ini formulasi perhitungan UMP maupun UMK itu harus memilih penambahan dari
pertumbuhan ekonomi atau laju ekonomi. Misalnya, nilai upah ditambah inflasi atau
pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Terkait dengan pengupahan pada masa pandemi, Taufik berharap, masyarakat memahami
kondisi ekonomi saat ini. Tak sedikit perusahaan yang terdampak. Mereka yang dapat bertahan
dinilai sebuah pencapaian yang baik di tengah pandemi seperti saat ini.

Saat ini, UMK tertinggi ada di Jabar yang mengakibatkan adanya arus urbanisasi. Sementara,
penduduk asli di tempat UMK tertinggi malah kebanyakan jadi pengangguran. Masyarakat lokal
sulit bersaing.

"Poin lainnya, jika upah tinggi, infalasi pun bertambah. Secara umum malah merugikan
masyarakat," kata Taufik.

Sementara itu, Gubernur Ridwan Kamil menuturkan, terkait upah buruh, pihaknya masih
menunggu arahan dari pemerintah pusat.
"Masih menunggu arahannya seperti apa. Biasanya kan menunggu dari Kemenaker, pada akhir
November. Aspirasi sudah berdatangan, kami ingin seadil-adilnya," ujar Ridwan.

36