Page 32 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 32
Judul PRT Masih Jauh dari Terlindungi
Nama Media Kompas
Newstrend Perlindungan PRT
Halaman/URL Pg1&15
Jurnalis Son
Tanggal 2021-11-01 05:37:00
Ukuran 482x103mmk
Warna Warna
AD Value Rp 207.260.000
News Value Rp 2.072.600.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Lita Anggraini (Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga
(Jala PRT)) Pekerjaan rumah tangga sesungguhnya menciptakan ruang, kesempatan, serta
penyegaran kembali tenaga dan pikiran anggota rumah tangga untuk bekerja sebagai bagian
mata rantai perekonomian. Artinya, pekerjaan kerumahtanggaan menjadi bagian dari proses
mata rantai kerja ekonomi pasar dan ekonomi kapitalis
neutral - Lita Anggraini (Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga
(Jala PRT)) Bisa dibayangkan efek domino dampak negatifnya apabila tidak ada PRT. Jutaan
orang yang bekerja dan beraktivitas di sektor publik akan mengurangi aktivitasnya seperti ketika
Lebaran karena PRT tidak ada
neutral - Yekti (ASN Pemerintah Kota Bekasi) Pada awal saya menikah dan punya anak, suami
sering ke luar daerah. Sebagai ibu rumah tangga yang berkarier, harus ada yang mengawasi
anak-anak. Ini di kota besar, tidak ada orangtua atau keluarga yang membantu
negative - Ratna Susianawa (Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)) Yang terpenting esensi memberikan perlindungan
dan pemenuhan atas hak-haknya. Apalagi, mayoritas PRT adalah perempuan yang jadi kelompok
rentan yang harus dilindungi
Ringkasan
Kontribusi pekerja rumah tangga menyangga kehidupan keluarga sejak dulu dirasakan
masyarakat Indonesia, terutama di Jakarta dan kota-kota besar. Namun, keberadaan PRT masih
dipandang sebelah mata sehingga perlindungan, penghargaan, dan pemenuhan atas hak-hak
mereka masih jauh dari harapan. Hingga kini peran dan kontribusi PRT sebagai penopang
ekonomi keluarga belum juga diakui, baik oleh masyarakat pemberi kerja maupun pengambil
kebijakan. Mayoritas PRT belum mendapat upah layak dan jaminan kesehatan, serta rentan
mengalami kekerasan. Perjuangan mendapatkan perlindungan negara dari pengesahan RUU
Perlindungan PRT (PPRT) juga masih terkatung-katung.
31