Page 36 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021
P. 36
Judul UMK Tak Boleh Diubah Survei KLH Hanya Dilakukan oleh BPS
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg3
Jurnalis Novianti Nurulillah
Tanggal 2021-11-01 05:33:00
Ukuran 253x189mmk
Warna Warna
AD Value Rp 113.850.000
News Value Rp 569.250.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Jadi, kota
dan kabupaten maupun serikat pekerja yang biasa melakukan survei KHL sudah tidak
diperkenankan lagi. Saat ini KHL menjadi kewenangan BPS. Semua data diberikan BPS melalui
Ke-menaker yang akan disampaikan ke gubernur
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Sesuai
aturan PP Nomor 36/2021 bahwa pengupahan itu jadi program strategis nasional. Otomatis yang
berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Jadi, kepala daerah
yang tak melaksanakan program strategis, akan mendapat sanksi dari Kemendagri. Apabila
sanksi ini tidak indahkan selama dua kali, bisa diberhentikan
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Mulai
tahun ini formulasi perhitungan UMP maupun UMK itu harus memilih penambahan dari
pertumbuhan ekonomi atau laju ekonomi. Misalnya, nilai upah ditambah inflasi atau
pertumbuhan ekonomi
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar) Poin
lainnya, jika upah tinggi, infalasi pun bertambah. Secara umum malah merugikan masyarakat
neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Masih menunggu arahannya seperti apa. Biasanya
kan menunggu dari Ke-menaker, pada akhir November. Aspirasi sudah berdatangan, kami ingin
seadil-adilnya
neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Ini sedang proses, belum normal tapi menuju
normal. Ini akan jadi pertimbangan
neutral - Roy Jinto (Ketua DPD KSPSI Jabar) Kenaikkan upah juga menjadi salah faktor untuk
meningkatkan produktivitas pekerja dan buruh
Ringkasan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memastikan akan menetapkan upah minimum provinsi
(UMP) 2022 paling lambat 21 November 2021. Tahun-tahun sebelumnya, biasanya UMP
35
