Page 41 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 NOVEMBER 2021

upah minimum kelompok sektoral oleh Bupati dan Wali Kota menggunakan Perda," kata Presiden
KSPI Said lqbal, dalam konferensi persnya beberapa waktu lalu.
Tuntutan kenaikkan upah minimum 2022 rata-rata 7-10% saya nilai wajar, mengingat adanya
peningkatan harga-harga komoditas di pasar dari berbagai daerah dan juga berdasarkan survey
lembaga ekonomi dan survei-survei pasar yang dilakukan kawan-kawan buruh.

Fakta saat ini jelas terlihat. Sejumlah harga sembako hingga biaya pendidikan anak dan
kesehatan mengalami kenaikan.

Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, dimana pemerintah sempat memberlakukan
PPKM ketat di Jawa-Bali.

Jadi bisa dianggap wajar jika para buruh berharap pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota mau
memenuhi tuntutannya, mengingat angka kemiskinan saat ini semakin tinggi akibat terdampak
pandemi.

Para kepala daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang berpihak kepada buruh, dalam
hal ini menaikkan upah minimum tahun depan sesuai aspirasi buruh.

Patut disyukuri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut sudah berkomitmen untuk
menaikkan upah minimum 2022, meskipun belum diputuskan berapa kenaikan upah minimum
yang disepakati.

Namun disisi lain, kita juga tidak bisa mengesampingkan pendapat kalangan pengusaha yang
memikirkan keberlanju-tan usahanya jika dibebani kenaikan upah hingga 10 persen.

Kalangan pengusaha berharap upah naik sesuai aturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh
pemerintah mengacu pada data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang juga
berdasarkan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No.36 tentang pengupahan.

Saya kira kedua belah pihak (buruh dan pengusaha) serta pemerintah bisa duduk bersama untuk
berunding agar menghasilkan keputusan yang adil soal prosentase kenaikkan upah yang
menguntungkan semua pihak.

Satu sisi buruh bisa tenang bekerja karena upahnya bisa mencukupi, namun disisi lain pengusaha
juga bisa tenang menjalankan usahanya. (*)

40