Page 232 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 232
Judul KSPI: Darurat PHK Lebih Mendesak daripada RUU Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/07/29/11304281/kspi-
darurat-phk-lebih-mendesak-daripada-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Sania Mashabi
Tanggal 2020-07-29 11:30:42
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa
penolakan terhadap pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja di sekitaran Kompleks Parlemen,
Senayan, Rabu (29/7) siang ini. Presiden KSPI Said Iqbal menyesalkan, sikap DPR RI melalui
Panja (Panitia Kerja) yang terus membahas RUU Cipta Kerja meskipun DPR sedang reses.
KSPI: DARURAT PHK LEBIH MENDESAK DARIPADA RUU CIPTA KERJA
JAKARTA, - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menyesalkan
sikap DPR yang masih terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja.
Menurut dia, seharusnya DPR fokus pada masalah lain yang lebih penting untuk nasib para
pekerja, yakni terkait masalah pemutusan hubungan kerja ( PHK ).
"Saat ini yang lebih mendesak dari omnibus law adalah darurat PHK," kata Said melalui
keterangan tertulisnya, Rabu (29/7/2020).
Said mengatakan, khusus anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen, pada masa pandemi Covid-
19 ini sudah 96.000 orang yang dirumahkan. Bahkan, sebagian besar tidak mendapatkan upah
penuh.
Sementara itu, yang di PHK sudah mencapai 100.000 orang yang tersebar di 57 perusahaan.
Ada juga yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat
pekerja terjadi di 15 perusahaan.
Menurut Said, sikap DPR yang memprioritaskan pembahasan RUU Cipta Kerja juga
menimbulkan kecurigaan.
Ia menilai, DPR seperti sedang terburu-buru untuk memenuhi pesanan dari pihak tertentu.
"Selain terdapat banyak persoalan yang kemudian ditolak oleh berbagai elemen masyarakat
karena mendegradasi tingkat kesejahteraan, omnibus law didesain sebelum pandemi," ujar dia.
231
