Page 243 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 243
"(Aturan) 50 persen karyawan kadang-kadang sudah dia jalankan, tapi sif-nya yang tidak
dijalankan. Makanya kita banyak kan (kasus positif di klaster perkantoran)," kata Andri di
Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7) kemarin.
KLASTER PERKANTORAN DKI, PERUSAHAAN DICAP TAK PATUH SIF KERJA
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta perusahaan dan perkantoran di ibu kota
lebih disiplin lagi dalam menerapkan aturan protokol pencegahan virus corona (Covid-19),
terutama soal sif kerja. Alhasil, hingga kemarin tercatat ada 68 perkantoran di Jakarta yang
menjadi klaster penyebaran virus corona (Covid-19) di Jakarta.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Andri Yansah mengatakan, dari
pengawasan, ditemukan masih banyak perkantoran yang tidak mematuhi aturan pembagian sif
kerja bagi para pegawainya.
"(Aturan) 50 persen karyawan kadang-kadang sudah dia jalankan, tapi sif-nya yang tidak
dijalankan. Makanya kita banyak kan (kasus positif di klaster perkantoran)," kata Andri di
Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7) kemarin.
Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga telah menerbitkan Surat
Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan jam Kerja di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi.
Edaran itu dibuat agar kantor pemerintahan dan swasta memberlakukan jam kerja dua
gelombang guna mencegah penularan virus corona (Covid-19) di transportasi umum, khususnya
KRL Commuter Line.
Sif pertama dimulai 07.00-07.30 WIB, sedangkan sif kedua dimulai 10.00-10.30 WIB.
Pemerintah berharap perkantoran menerapkan waktu kerja selama delapan jam. Sehingga sif
pertama bisa rampung pada 15.00-15.30 WIB, sedangkan sif kedua pada 18.00-18.30 WIB.
Lebih lanjut, Andri mengatakan, setelah ketahuan banyak kasus positif ditemukan, perusahaan
baru menerapkan aturan tersebut.
Sementara dari sisi pengawasan pun, Andri mengakui pihaknya masih belum bisa optimal
mengawasi seluruh perusahaan yang tersebar di Jakarta. Oleh karenanya, dibutuhkan kerja
sama dari semua pihak untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, khususnya di area
kantor.
"Kan kita enggak mungkin pengawasan kita mencukupi. Makanya saya bilang peran serta dari
masing-masing gugus tugas (internal perusahaan)," papar dia.
Lebih lanjut, menurut dia, pihaknya juga masih menemukan perusahaan yang menerapkan
protokol pencegahan Covid-19 ala kadarnya. Hal ini, kata dia, disebabkan gugus tugas
penanganan Covid-19 di internal kantor tidak berjalan maksimal.
"Sering sekali saya menemukan protokol Covid sudah disiapkan, tapi terkadang tidak dijalankan.
Kenapa? Itu dia, gugus tugasnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga akibatnya klaster di
perkantoran terjadi," papar Andri.
"Kalau saja dia rewel, tolong cuci tangan dulu, cuci tangannya udah ada kok. Air sudah ada,
sabun sudah ada. Mau ukur suhu aja basa-basi. Nah itu, kan enggak mungkin saya sampai
sedemikian rupa mengawasi, makanya saya bilang peran serta dari gugus tugas internal
perusahaan," lanjut dia.
242
