Page 245 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 245

Judul               KSPI Agendakan Demo Tolak Omnibus Law ke DPR RI Hari Ini
                 Nama Media          mediaindonesia.com

                 Newstrend           Omnibus Law
                 Halaman/URL         https://mediaindonesia.com/read/detail/332485-kspi-agendakan-
                                     demo-tolak-omnibus-law-ke-dpr-ri-hari-ini
                 Jurnalis            redaksi
                 Tanggal             2020-07-29 10:45:13
                 Ukuran              0

                 Warna               Warna
                 AD Value            Rp 17.500.000
                 News Value          Rp 52.500.000
                 Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                 Layanan             Korporasi
                 Sentimen            Negatif



              Ringkasan
              DI  tengah  pandemi  Covid-19,  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  telah
              mengagendakan untuk melakukan unjuk rasa ke DPR RI pada Rabu (29/7) hari ini. Adapun
              tuntutan dalam aksi ini adalah meminta agar pembahasan omnibus law dihentikan.



              KSPI AGENDAKAN DEMO TOLAK OMNIBUS LAW KE DPR RI HARI INI

              DI  tengah  pandemi  Covid-19,  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  telah
              mengagendakan untuk melakukan unjuk rasa ke DPR RI pada Rabu (29/7) hari ini. Adapun
              tuntutan dalam aksi ini adalah meminta agar pembahasan omnibus law dihentikan.

              KSPI menyesalkan sikap DPR RI melalui Panja (Panitia Kerja) Pembahasan RUU Cipta Kerja yang
              dikataman terus saja melakukan pembahasan meskipun DPR sedang reses. Sikap DPR RI yang
              memprioritaskan  pembahasan  omnibus  law  menimbulkan  kecurigaan.  Seolah-olah  mereka
              sedang kejar target dan seperti terburu-buru untuk memenuhi pesanan dari pihak tertentu.

              Presiden  KSPI  Said  Iqbal  merasa  ada  hal  lain  yang  mendesak  untuk  dilakukan  ketimbang
              membahas omnibus law. Salah satunya adalah menyusun strategi untuk mencegah darurat PHK.

              "Selain terdapat banyak persoalan yang kemudian ditolak oleh berbagai elemen masyarakat
              karena mendegradasi tingkat kesejahteraan, omnibus law didesain sebelum pandemi. Dengan
              demikian, omnibus law bukan solusi untuk mengatasi pendemi. Saat ini yang lebih mendesak
              dari omnibus law adalah darurat PHK," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (29/7).

              Said  menambahkan  khusus  untuk  anggota  KSPI  di  sektor  testil  dan  garmen  saja,  selama
              pandemi ini sudah 96 ribu orang dirumahkan. Sebagian besar tidak mendapatkan upah penuh.

              Sedangkan yang di PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan dan
              yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat pekerja
              terjadi di 15 perusahaan.




                                                           244
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250