Page 52 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020

positive - Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja) Gerakan Pekerja sehat bertujuan untuk
memasyarakatkan budaya hidup sehat di tempat kerja dan menghilangkan kebiasaan dan
perilaku pekerja/buruh yang kurang sehat

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Gerakan Pekerja Sehat jangan dijadikan beban dan dianggap
sebuah kewajiban. Tetapi harus dijadikan budaya dan kebutuhan hidup sehat. Yang bisa
menyelamatkan kita adalah kemauan untuk hidup sehat. Yang penting datang dari kita, mau
sehat, butuh sehat, Insya Allah Covid-19 jauh dari kita

Ringkasan

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik, mengatakan
kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat ditutup selama kurun waktu satu
minggu. Upaya penutupan kantor itu, kata dia, dilakukan karena ada seorang staff di kantor
Komnas HAM yang terinfeksi pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Terpisah, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta setiap perusahaan menyiapkan petugas
K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Covid-19. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
itu etugas K3 Covid-19 dibutuhkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19
di tempat kerja.

KANTOR KOMNAS HAM DITUTUP

JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik,
mengatakan kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat ditutup selama kurun
waktu satu minggu. Upaya penutupan kantor itu, kata dia, dilakukan karena ada seorang staff
di kantor Komnas HAM yang terinfeksi pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

"Ada satu staf yang positif. Maka kantor ditutup sementara untuk satu minggu," kata dia, saat
dikonfirmasi, Rabu (29/7).
Selain menutup kantor, kata dia, pegawai di lingkungan Komnas HAM melakukan tes untuk
mendeteksi apakah pegawai dan komisioner terinfeksi Covid-19. "Semua staf dan komisioner
di-rapid test dan sebagian PCR," ujarnya.

Selama penutupan kantor, pihaknya tetap melayani masyarakat. Upaya pelayanan dilakukan
secara online. "Pelayanan tetap berjalan namun dilakukan secara online," ujarnya.

Ahmad Taufan Damanik juga meminta Presiden Joko Widodo melakukan refleksi menyeluruh
atas tata kelola penanggulangan pandemi coronavirus disease (Covid-19).

Menurut dia, upaya itu dilakukan setelah memantau secara periodik berdasarkan informasi dari
berbagai sumber, mulai dari media massa cetak dan elektronik, diskusi kelompok terarah,
permintaan penjelasan ahli dan narasumber, serta dokumen atau laporan berkala yang
dikeluarkan lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan lembaga riset nasional dan
internasional.

"Komnas HAM merekomendasikan Presiden melakukan refleksi menyeluruh atas tata kelola
penanggulangan pandemi Covid-19, dan menetapkan Perppu sebagai dasar hukum penanganan
pandemi yang masih berkepanjangan dengan mengutamakan hak hidup, hak kesehatan, serta
hak-hak asasi lainnya," kata dia.

51