Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2020
P. 53
Dia menjelaskan, pada 30 Maret 2020, Komnas HAM RI melalui surat No. 026/TUA/III/2020
menyampaikan Kertas Posisi dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif HAM atas Tata Kelola
Penanggulangan COVID-19 kepada Presiden.
RI. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 76
ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
"Komnas HAM memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Presiden RI dan DPR RI
untuk mendorong kebijakan berbasis HAM. Komnas HAM RI juga memberikan rekomendasi
kepada gubernur di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta gubernur di enam wilayah
perwakilan Komnas HAM RI yaitu di Aceh, Sumbar, Kalbar, Sulteng, Maluku, dan Papua," kata
dia.
Dia menyimpulkan ada delapan hal yang menjadi perhatian, yaitu legalitas yang lemah, ekonomi
sebagai panglima, birokratisasi pandemi, pelayanan kesehatan yang diskriminatif, kepatuhan
masyarakat dan inkonsistensi kebijakan, hak atas informasi, pelibatan TNI dan BIN, dan
perlindungan data pasien covid-19.
Terpisah, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta setiap perusahaan menyiapkan petugas
K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Covid-19. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
itu etugas K3 Covid-19 dibutuhkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19
di tempat kerja.
"Kita minta ada petugas K3 Covid-19 di setiap perusahaan dan perkantoran yang bertugas
secara khusus untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tempat kerja," ujar
Ida.
Permintaan itu ia sampaikan usai melakukan kegiatan Senam Pekerja Sehat (SPS) di halaman
kantor pengelola kawasan Karawang International Industrial City (KIIC), di Karawang, Jawa
Barat. Ida mengingatkan agar protokol kesehatan dapat diimplementasikan dengan baik.
Pengusaha dan pekerja harus semaksimal mungkin menerapkan pola hidup bersih dan sehat
dengan menjadikannya sebagai sebuah budaya hidup. Ia menegaskan protokol kesehatan
bukan sekedar kewajiban pengusaha kepada pekerja ataupun sebaliknya.
"Jangan bawa masker karena takut dihukum denda. Harus jadi addict, bawa masker harus
dijadikan sebuah ketagihan. Mari menyayangi diri sendiri dan menyayangi orang lain dengan
menjaga diri agar penyebaran Covid-19 tak terjadi," katanya Pengusaha diminta untuk
menerapkan Gerakan Pekerja Sehat di lingkungan perusahaannya untuk membantu
pekerja/buruh beradaptasi dengan kebiasaan baru.
Sehingga mampu mewujudkan dunia industri yang produktif dan aman dari Covid-19.
"Melalui Gerakan Pekerja Sehat, diharapkan pekerja/buruh selamat, sehat, dan produktif serta
perusahaan dapat tetap mempertahankan produktivitas dan adaptif dengan kondisi kebiasaan
yang baru," katanya.
Program Gerakan Pekerja Sehat merupakan implementasi atas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(Germas). Perluasan dari Germas ini untuk menyesuaikan implementasi budaya hidup sehat
dengan kebutuhan di tempat kerja.
"Gerakan Pekerja sehat bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat di tempat kerja
dan menghilangkan kebiasaan dan perilaku pekerja/buruh yang kurang sehat," katanya.
Program Gerakan Pekerja Sehat disebutnya memiliki beberapa fokus yaitu deteksi dini penyakit
pada pekerja, tempat kerja tanpa asap rokok, aktivitas fisik/olahraga, penyediaan ruang asi,
52
