Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020

Dari 12,5 juta data yang sudah valid tersebut akan divalidasi kembali yaitu validasi ketunggalan
nomor rekening yang akan ditransfer. "Hanya ke satu rekening peserta penerima BSU yang akan
ditransfer," jelasnya.

"Nama di nomor rekening harus dengan nama yang tercatat di nomor kepesertaan
BPJAMSOSTEK. Dari validasi tersebut akhirnya kita mendapatkan angka 11,7 juta. Ada 779 ribu
data yang tidak valid, kita kembalikan lagi," paparnya.

Dari 11,7 juta data yang telah dinyatakan valid yang siap ditransfer dananya. Dari data tersebut
BPJAMSOSTEK akan diserahkan kepada Kemenaker. Di gelombang pertama, BPJAMSOSTEK
telah menyerahkan 2,5 juta data, gelombang kedua 3 juta, dan gelombang ketiga 3,5 juta.

"Total nomor rekening pekerja penerima BSU sebanyak 9 juta diserahkan kepada Kemennaker
untuk diproses transfer kepada masing-masing peserta. Yang tak valid dan tak bisa diteruskan
karena tak sesuai dengan Permenaker jumlahnya 1,6 juta data," jelasnya.

Dari 1,6 juta data, Agus menjelaskan ada 62% ternyata upahnya di atas Rp 5 juta dan ada
kepesertaanya setelah Juni 2020 sebanyak 38%. "Kenapa terjadi? Karena perusahaan
mengirimkan nama-nama karyawan mereka dengan mengirim semua data atau gelondongan,"
jelasnya Di sisi lain, Menaker juga menegaskan,"Kami mengimbau kepada pemberi kerja atau
perusahaan untuk membangun komunikasi dan dialog terkait data rekening pekerja guna
memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaporan rekening ke BPJAMSOSTEK sehingga
penyaluran program BSU tepat sasaran." "Kami sampaikan juga bahwa data penerima BSU
validasi dan verifikasi dilakukan BPJAMSOSTEK bahwa pemberi kerja yang tak memberi data
sebenarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perppu dan begitu pula para pekerja
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker No 14 Tahun 2020," tegas Menaker.

"Yang tak memenuhi syarat tetapi telah menerima BSU kami mohon yang bersangkutan wajib
mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara," jelas ida.

BSU diserahkan kepada pekerja selama 4 bulan totalnya ada Rp 2,4 juta yang akan diberikan
setiap dua bulan sekali. Artinya satu kali pencairan, pekerja akan menerima BUS Rp 1,2 juta.

"Ini adalah salah satu upaya kita dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi
Covid-19. Oleh karenanya, kami berharap bantuan pemerintah dapat membantu kebutuhan
teman-teman pekerja guna membeli produk UMKM kita," jelas Ida. (RO/OL-09).

169