Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 177
Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan
bahwa selain tidak tepat sasaran, jumlah subsidi gaji tersebut sedikit. Pemerintah hanya
memberikan bantuan kepada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya 52 juta orang. Sementara
yang diberikan hanya untuk 15 juta orang. Jadi belum separuhnya," katanya melalui diskusi
virtual, Selasa (8/9/2020).
Dia menjelaskan bahwa selain tidak mencakup seluruh pekerja formal, pekerja informal juga
tidak tersentuh pemerintah. Berdasarkan catatan Rusli, tak ada satupun dari mereka yang
terbantu, padahal jumlah pekerja informal jauh lebih banyak.
Jika pekerja formal dengan total 52 juta persentasenya 43,5 persen, maka persentase pekerja
informal mencapai 56,5 persen.
"Ini menurut saya kebijakan kurang tepat. Dan mungkin lebih tepatnya untuk menambal agar
BPJS Tenaga Kerja tidak defisit. Karena yang diberikan hanya para pekerja yang berada di bawah
BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.
Melihat kasus tersebut, Rusli menuturkan bahwa pemerintah harus menyasar pekerja informal.
Bukan hanya untuk anggaran tahun ini, tetapi juga untuk tahun 2021.
Di sisi lain, pandemi menggerus kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejak pertama kali kasus
ditemukan pada awal Maret, dalam 6 bulan angka kemiskinan naik sebesar 1,63 juta atau 0,56
persen.
"Kenaikan angka ini sama dengan usaha penurunan kemiskinan selama 1,5 tahun sejak Maret
2018 hingga September 2019," ucapnya.
176
