Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2020
P. 250

"Jumlah data calon penerima subsidi upah yang diserahkan sebanyak 3,5 juta. Dengan adanya
              3,5  juta  data  yang  diserahkan  BPJS  Ketenagakerjaan  pada  hari  ini,  maka  total  data  calon
              penerima subsidi gaji/upah dari I, II, dan III adalah 9 juta," katanya, Selasa (8/9/2020).

              Pada tahap I Kemnaker telah menerima 2,5 juta data penerima subsidi gaji. Kemudian disusul
              tahap II sebanyak 3 juta data. Saat ini, data yang diterima dari tahap I dan II sebagian telah
              tersalurkan kepada penerima.

              Ia  menjelaskan,  meski  data  calon  penerima  subsidi  upah  tahap  III  sudah  diserahkan  untuk
              validasi, hingga 7 September, subsidi upah tahap I baru tersalur kepada 2,3 juta penerima yang
              sebagian besar di Pulau Jawa. Sedangkan tahap II, tersalur 1,3 juta.

              Untuk  mempercepat  penyaluran,  BPJS  Ketenagakerjaan  perlu berkomunikasi  dengan  instansi
              terkait agar berbagai kendala dapat dimimalkan. Selama ini penyaluran terhambat karena ada
              duplikasi rekening, rekening yang sudah tidak aktif, rekening pasif, hingga rekening tidak sesuai
              NIK.
              "Kami mengimbau kepada pemberi kerja/perusahaan beserta para pekerja untuk membangun
              komunikasi dan dialog terkait data rekening para pekerja guna memastikan tidak ada kesalahan
              dalam pelaporan rekening ke BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

              Menaker  juga  mengingatkan  kepada  perusahaan  yang  memberikan  data  palsu  akan  dikenai
              sanksi sesuai perundang-undangan. Hal sama juga diperingatkan ke pekerja agar memberi data
              yang  jujur  agar  mengacu  Permenaker  14/2020  tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan
              Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak Corona
              Virus Disease 2019 (Covid-19).

              "Maka  yang  bersangkutan  wajib  mengembalikan  bantuan  tersebut  ke  rekening  kas  negara,"
              terang dia.







































                                                           249
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255