Page 36 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2021

SUBSIDI UPAH BERPOTENSI SALAH SASARAN

Pemerintah telah merampungkan regulasi tentang bantuan subsidi upah bagi pekerja yang
terdampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kriteria penerima dibatasi
untuk pekerja formal bergaji Rp 3,5 juta yang terdaftar di BP Jamsostek. Dengan kriteria
tersebut, bantuan tunai itu dikhawatirkan tidak merata bagi pekerja terdampak serta berpotensi
salah sasaran.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Rabu (28/7/2021),
mengatakan, bantuan subsidi upah menurut rencana mulai disalurkan Agustus mendatang.

Dalam peraturan menteri ketenagakerjaan tentang subsidi upah itu diatur beberapa kriteria
terkait penerima bantuan. Bantuan akan diberikan kepada 8 juta pekerja formal dengan upah
Rp 3,5 juta ke bawah per bulan di wilayah PPKM level 4 dan level 3. Pekerja terkait harus terdaftar
sebagai peserta aktif penerima upah (PU) di BP Jamsostek.

Anwar menjelaskan, penerima dibatasi pada peserta BP Jamsostek untuk memudahkan
pertanggungjawaban data. Sementara peserta BP Jamsostek berstatus bukan penerima upah
(BPU) yang merupakan pekerja informal tidak masuk hitungan, karena program subsidi upah
dibuat tidak hanya untuk pekerja, tetapi juga untuk dunia usaha/pemberi kerja.

Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi mengatakan, kriteria
penerima itu bisa mempersulit pekerja terdampak mendapat bantuan. Sebab, yang terdata di BP
Jamsostek hanya pekerja formal yang didaftarkan perusahaan. Padahal, masih banyak
perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya.

Sampai akhir 2020, jumlah pekerja yang terdaftar di BP Jamsostek sebanyak 50,69 juta orang.
Dari jumlah itu, yang merupakan peserta aktif hanya 29,98 juta orang. Para pekerja ini belum
dilaporkan berhenti oleh pemberi kerja, masih aktif membayar iuran, serta dalam masa tenggang
pembayaran. Sisanya terhitung non-aktif.

Sementara total jumlah angkatan kerja di Indonesia per Februari 2021 adalah 131,06 juta orang.
Sekitar 90 juta orang di antaranya memenuhi kriteria untuk menjadi peserta Jamsostek. Artinya,
kepesertaan aktif BP Jamsostek saat ini baru mencakup 33,3 persen dari total pekerja yang
sebenarnya berhak mendapat jaminan sosial.

Selain itu, tambah Dian, pekerja di wilayah yang terkena PPKM umumnya mendapat gaji sesuai
upah minimum provinsi, yang berarti di atas Rp 3,5 juta. "Kalau yang dibayar di bawah Rp 3,5
juta itu mayoritas buruh informal, dan mereka pasti tidak terdata di BP Jamsostek sehingga tak
bisa mengakses bantuan," katanya.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, dengan kriteria itu,
penerima bantuan subsidi kemungkinan terbatas pada pekerja di luar Jabodetabek.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
menyoroti syarat penerima yang tetap membayar iuran rutin. Menurut dia, peserta yang masih
aktif membayar berarti masih mendapat upah rutin dari perusahaan. Bantuan yang dibatasi pada
peserta aktif itu berpotensi membuat bantuan salah sasaran.

35