Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2021
P. 34
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, tidak adanya kenaikan upah akan menyebabkan menurunnya
daya beli masyarakat dan juga menimbulkan konflik dalam perusahaan. Dia mencontohkan, para
gubernur yang tidak mengikuti arahan SE tersebut dan berpatok pada PP nomor 78 tahun 2015.
"Penghitungan berdasarkan PP 78 tahun 2015 itulah yang benar karena berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. SE Menaker ini menurut kami sangat mengganggu
keharmonisan di tingkat perusahaan karena rentan konflik," ungkap Said dalam IDX Channel
Market Review Live di Jakarta, Kamis(14/1/2020).
Dia menyebutkan, memang ada gubernur yang tidak menaikkan UMP karena menilai kondisi
provinsi atau wilayah masing-masing. Hal itu, menurut dia, dapat dimaklumi.
"Bukan berarti harus tunduk pada SE Menaker, memang kondisi provinsi atau kota tersebut tidak
memungkinkan untuk kenaikan," tekannya.
Said juga menyebutkan bahwa KSP akan tetap memperjuangkan UMK untuk kaum buruh untuk
mendapatkan kenaikan di tahun 2021 berdasarkan PP 78 tahun 2015.
"Pokoknya, kami tidak bersimpati dengan Menaker dalam persoalan UMP/UMK itu, makanya ada
gubernur yang melawan SE tersebut, karena itu menunjukkan tidak ada sinergitas antara
Kemenaker, gubernur, dan tidak melibatkan unsur buruh, makanya terjadi perlawanan,"
tukasnya.
33
