Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2021
P. 32
Kendati demikian, Said menyampaikan bahwa KSPI mengapresiasi para gubernur yang
memutuskan untuk tetap menaikkan UMP dan UMK 2021 di wilayahnya masing-masing.
"Kita apresiasi para gubernur, bupati, dan walikota yang tetap memutuskan untuk menaikkan
UMP maupun UMK di wilayahnya, yang tidak mengikuti arahan dari surat edaran resmi
Kemenaker tentang UMP dan UMK 2021," ujar Said dalam IDX Channel Live Market Review di
Jakarta, Kamis (14/1/2021).
Dia menilai bahwa tindakan para gubernur yang menaikkan UMK dan UMP 2021 mengambil
keputusan yang tepat. "Mereka memutuskan berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015, itu yang
benar," tambah Said.
Said mengatakan bahwa seharusnya perhitungan kenaikan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan
ekonomi nasional, dimulai dari September 2019 sampai dengan September 2020. Perhitungan
tersebutlah yang digunakan selama 5 tahun terakhir.
"Tapi kami juga tidak memprotes apabila ada gubernur yang tidak menaikkan UMP atau UMK-
nya menilai kondisi provinsi atau wilayahnya masing-masing, bukan berarti harus tunduk pada
SE Menaker, memang kondisi provinsi atau kota tersebut tidak memungkinkan untuk kenaikan,"
pungkasnya.
31
