Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2021

PRESIDEN KSPI SEBUT MENAKER HANYA CORONG PENGUSAHA

Memprotes surat edaran (SE) resmi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) soal tidak naiknya upah
minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021, Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) menekankan bahwa pihaknya tidak bisa bersimpati kepada Menaker
Ida Fauziyah.

"Kami sama sekali tidak bisa bersimpati dengan Menaker soal UMP maupun UMK itu. Semua
keputusan, baik SE dan bahkan rencana RPP Pengupahan untuk UU Cipta Kerja, tidak melibatkan
unsur buruh baik dalam Tripartit Nasional maupun Dewan Pengupahan Nasional," ucap Presiden
KSPI Said Iqbal dalam IDX Channel Market Review Live di Jakarta, Kamis (14/1/2021). (

Said menyebutkan bahwa dalam Dewan Pengupahan Nasional, KSPI memiliki satu wakil. Begitu
pula dengan wakil dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI).

"Bayangkan, tiga dari lima wakil buruh tidak pernah terlibat dalam pembahasan dewan. Maka
dari itu tidak fair ketika dinyatakan 'clean' bahwa buruh sudah dilibatkan, contoh paling gampang
soal UMP dan UMK 2021 itu," ungkapnya.

Dia menyebutkan, KSPI tidak mengapresiasi cara kerja Menaker karena mengabaikan hak buruh
dan mementingkan kepentingan pengusaha. Cara itu yang menimbulkan perlawanan dari para
gubernur yang tetap menaikkan UMP 2021. ( B aca juga:Hendra/Ahsan Tantang Unggulan
Ketujuh Korea di Perempat Final Thailand Open 2021 ) "Hentikan retorika Menaker yang juga
merugikan Pak Jokowi soal perburuhan, karena Menaker ini seperti corong pengusaha. Kita
berharap ke depannya bangunlah komunikasi melalui tripartit dan dewan pengupahan nasional,"
tandasnya.

Said juga menyebutkan, pihaknya paham bahwa kondisi pandemi Covid-19 ini menyulitkan bagi
semua pihak, tak terkecuali para pengusaha dan buruh. "Kami hanya ingin komunikasi yang
jujur," pungkasnya. (uka).

29