Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2021
P. 28
"Kami sama sekali tidak bisa bersimpati dengan Menaker soal UMP maupun UMK itu. Semua
keputusan baik SE, dan bahkan rencana RPP Pengupahan untuk UU Cipta Kerja tidak melibatkan
unsur buruh baik dalam Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional," papar Presiden
KSPI Said Iqbal dalam IDX Channel Market Review Live di Jakarta, Kamis (14/1/2021).
Said menyebutkan bahwa dalam Dewan Pengupahan Nasional, KSPI memiliki 1 wakil. Begitu
pula dengan wakil dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI).
"Bayangkan, tiga dari lima wakil buruh tidak pernah terlibat dalam pembahasan Dewan. Maka
dari itu tidak fair ketika dinyatakan clean bahwa buruh sudah dilibatkan, contoh paling gampang
soal UMP dan UMK 2021 itu," ungkapnya.
Dia menyebutkan, KSPI tidak mengapresiasi cara kerja Menaker karena mengabaikan hak buruh
dan mementingkan kepentingan pengusaha. Hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari para
gubernur yang tetap menaikkan UMP 2021.
"Hentikan retorika Menaker yang juga merugikan Pak Jokowi soal perburuhan, karena Menaker
ini seperti corong pengusaha. Kita berharap kedepannya bangunlah komunikasi melalui tripartit
dan dewan pengupahan nasional," tandasnya.
Said juga menyebutkan, pihaknya paham bahwa kondisi pandemi Covid-19 ini menyulitkan bagi
semua pihak, tak terkecuali para pengusaha dan buruh. "Kami hanya ingin komunikasi yang
jujur," pungkasnya.(fai).
27
