Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020

RIBUAN BURUH KEMBALI TOLAK OMNIBUS LAW DAN UMK DI KANTOR GUBERNUR
JATIM

Ribuan buruh kembali melakukan aksi di kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan, Surabaya.
Mereka menuntut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menaikkan UMK tahun 2021.

Pantauan detikcom di lokasi pada Kamis (19/11) pukul 14.00 WIB, para buruh mulai berdatangan
di Kantor Gubernur Jatim. Buruh tersebut berasal dari beberapa serikat pekerja.

Seperti KSPSI, KSPI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP KAHUT SPSI, FSP KEP
KSPI, FSPMI KSPI, FSP PPMI KSPI, FSP FARKES Rev. KSPI, FSP KAHUTINDO, FSP PRODUKTIVA,
SPN, SARBUMUSI, dan FSP FARKES SPSI.

Tampak ada beberapa mobil komando yang juga dibawa para buruh untuk melakukan orasi.
Sementara, personel gabungan dari polisi, TNI, Satpol PP hingga Dishub berjaga di lokasi.

Sekitar pukul 14.45 WIB, massa buruh memulai orasi. Selain menuntut Gubernur Jatim untuk
menaikkan UMK Tahun 2021, mereka juga mendesak Pemerintah RI dalam hal ini Presiden Joko
Widodo untuk segera mencabut UU Omnibus Law.

"Kami mendesak Gubernur Khofifah agar dalam melakukan penetapan UMK tahun 2021 harus
mempertimbangkan kebutuhan selama pandemi. Semisal adanya biaya hidup tambahan untuk
membeli masker, hand sanitizer, multivitamin, kuota internet untuk anak sekolah secara online,
dan lainnya. Kebutuhan-kebutuh tersebut setelah kami survei harga maka ketemu nilai sebesar
Rp 600 ribu," ujar Jazuli, jubir aksi di lokasi, Kamis (19/11/2020).

Selain itu, Jazuli berharap Gubernur Khofifah tidak takut akan adanya SE Menaker yang
mengimbau UMK 2021 tidak naik. Menurutnya, SE tersebut kekuatan hukumnya tidak kuat.

"Tidak kuat kekuatan hukum SE. Masih ada UU yang jelas menyatakan bahwa UMK setiap tahun
harus mengalami kenaikan. SE itu hanya imbauan saja, maka kita minta Gubernur tidak perlu
mempertimbangkan SE itu," terangnya.

144