Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 140
Ringkasan
Kepala BPJamsostek Cabang Kediri Agus Suprihadi mengatakan dalam menjaga
keberlangsungan hidup perusahaan di tengah pandemi Covid-19, pemerintah memberikan
program relaksasi iuran. Diskon pembayaran ini untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM) hingga 99 persen.
BP JAMSOSTEK KEDIRI SOSIALISASI PROGRAM RELAKSASI IURAN SAAT PANDEMI
Kepala BPJamsostek Cabang Kediri Agus Suprihadi mengatakan dalam menjaga
keberlangsungan hidup perusahaan di tengah pandemi Covid-19, pemerintah memberikan
program relaksasi iuran. Diskon pembayaran ini untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM) hingga 99 persen.
"Diberikan untuk program JKK dan JKM itu 99 persen. Lalu untuk program Jaminan Pensiun (JP)
adalah penundaan 99 persen, tetapi kita tagih lagi. Kemudian untuk program Jaminan Hari Tua
(JHT) tidak ada relaksasi, karena ada nilai rupiah untuk pekerja," kata Agus Suprihadi dalam
acara Dialog Bersama Media Pers BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Kamis (19/11/2020).
Program relaksasi iuran ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020
tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease. Program tersebut berlaku selama enam bulan. Perlu diketahui,
keringanan iuran Program JKK dan JKM sebesar 99 persen. Perusahaan hanya membayar 1
persen dari iuran JKK dan JKM selama masa relaksasi iuran dan diberikan langsung atau otomatis
tanpa pengajuan jika memenuhi persyaratan.
Adapun syarat pemotongan iuran JKK dan JKM adalah, kata Agus, untuk Penerima Upah (PU)
dan Bukan Penerima Upah (BPU), peserta eksisting melunasi pembayaran iuran sampai dengan
bulan iuran Juli 2020. Kemudian Peserta Baru (mendaftar dalam masa relaksasi), maka dua bulan
pertama tanpa keringanan dan keringanan iuran baru mulai di bulan ketiga.
Lalu, untuk Jasa Konstruksi (Jakon), pertama proyek exiting 1 persen dari sisa tagihan.
Kemudian, Peserta Baru, hanya membayar termin pertama dan selanjutnya dilakukan secara
sekaligus tanpa keringanan (50 persen dari penetapan iuran) dan 1 persen untuk termin
selanjutnya. Ketentuan termin ini sesuai dengan Permenaker No. 44 Tahun 2015 uaitu, tiga
termin : (50 persen, 25 persen dan 25 persen).
Agus menambahkan, untuk relaksasi denda, keringanan denda diturunkan dari 2 persen menjadi
0,5 persen untuk setiap keterlambatan iuran dalam masa relaksasi. Lantas, atas iuran JP yang
ditunda tidak dikenakan denda sampai dengan jangka waktu cicilan berakhir. Perpanjangan
jangka waktu pembayaran iuran dari tanggal 15 kini lebih longgar menjadi tanggal 30 bulan
berikutnya. "Relaksasi dapat diberikan jika pemberi kerja/peserta melunasi atas iuran yang
diberikan relaksasi dalam batas waktu. Dimana, pemanfaatan relaksasi iuran dan denda ini
berlaku sejak Agustus 2020 hingga Januari 2021," bebernya.
Kemudian, tambahnya, untuk program penundaan sebagian iuran JP, 1 persen dibayar setiap
bulan paling lambat tangga 30 bulan berikutnya. Lalu, sisa iuran jaminan pensiun 99 persen yang
139
