Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2020
P. 137

Judul               Ini Penyebab Subsidi Gaji Termin II Belum Masuk Rekening

                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta

                Halaman/URL         https://republika.co.id/berita/qk1dv0349/ini-penyebab-subsidi-gaji-
                                    termin-ii-belum-masuk-rekening

                Jurnalis            Ichsan Emrald Alamsyah
                Tanggal             2020-11-19 16:18:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber


              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami harus mendapatkan data dengan data
              pajak yang ada di DJP, ini atas rekomendasi dari KPK untuk memastikan penerima subsidi gaji
              atau upah ini sesuai dengan peraturan mereka bahwa mereka memenuhi syarat itu

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upahnya yang dilaporkan di BPJS itu di bawah
              Rp 5 juta. Nah untuk memastikan itu harus dikroscek datanya melalui DJP


              positive  -  Ida Fauziyah (Menteri  Ketenagakerjaan)  Yang  clear,  clean  datanya  benar-benar  di
              bawah Rp 5 juta akan kita salurkan. Nah beberapa yang masih belum kami masih menunggu
              kesamaan paham kita tentang upah dan gaji itu sendiri



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) termin II mulai
              Senin (9/11). Saat ini, penyaluran subsidi senilai Rp 1,2 juta itu sudah memasuki tahap ketiga.
              Namun, banyak penerima subisidi upah termin I yang belum menerima BSU.

              Terkait hal ini, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan, pihaknya masih menunggu
              data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan penerima subsidi gaji atau upah ini
              sesuai dengan peraturan yang berlaku.







                                                           136
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142