Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 184
BP2MI BANTAH PUNGLI UNTUK PMI KE LUAR NEGERI
Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Jakarta, Mocharom Ashadi menyampaikan, berdasarkan keputusan Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kem-naker). saat ini pemerintah baru membuka penempatan pekerja migran
pasca pandemi ke 12 negara, di mana Jepang belum termasuk di dalamnya.
Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya video dari Oki Vera Kumiawati di media sosial
terkait belum diizinkannya pekerja migran Indonesia
untuk kembali bekerja ke Jepang. Padahal menurut Oki. pemerintah Jepang sudah mulai
membuka kedatangan pekerja dari luar negeri mulai 1 Oktober 2020.
"Untuk pelayanan ID, khususnya ke Jepang, kami memang belum mendapatkan arahan dari
Menteri Kemnaker. Dalam hal ini kita mengacu pada Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan
dan Perluasan Kesempatan Kerja yang baru membuka penempatan pasca pandemi ini kepada
12 negara, dan Jepang belum termasuk di dalamnya," kata Mucharom Ashadi saat melakukan
video call dengan Oki Vera Kumiawati, belum lama ini.
Sebelumnya, Oki juga menyampaikan bahwa ada staf BP2MI yang meminta uang Rp 300.000
untuk pelayanan pembuatan ID calon pekerja migran.
Namun saat ditanya siapa staf BP2MI tersebut. Oki mengatakan informasi tersebut didapatkan
dari komentar salah satu akun di Facebook BP2MI. Oki juga mengaku tidak tahu pungutan liar
tersebut dilakukan di Unit Pelayanan Teknis (UPT) daerah mana.
'itu yang saya tidak tahu, nanti saya cek atau saya hubungi dulu." kata Oki saat video call dengan
Mucharom.
Mendengar jawaban itu. Mucharom meminta Oki untuk
memastikan bahwa informasi yang diterimanya dan disebarkan ke publik benar-benar valid.
"Kalau memang itu dilakukan oleh staf saya, saya akan ambil tindakan tegas. Tapi kalau tidak
terbukti, ya mohon maaf. Kan kita juga tidak mau nama kita jelek," kata Mucharom.
Sementara Kepala BP2MI. Benny Rhamdani, kepada Beritasatu.com mengatakan, siapa pun anak
buahnya yang melakukan pungutan atau perbuatan melanggar hukum akan ditindak tegas.
"Sampai saat ini saya sudah cek belum. Tapi kalau ada, mohon maaf saya akan mengambil
tindakan tegas." kata Benny. [HER/E-8] ^
183
