Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 242
Judul Empat serikat buruh tolak ikut mogok nasional terkait RUU Cipta Kerja
Nama Media antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1764081/empat-serikat-buruh-
tolak-ikut-mogok-nasional-terkait-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Citro Atmoko
Tanggal 2020-10-04 20:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
Ringkasan
Empat serikat buruh di Indonesia menegaskan menolak ikut serta dalam aksi mogok nasional
yang direncanakan pada 6-8 Oktober 2020.
Keempat serikat buruh itu yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional
(KSPN) dan Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (KSARBUMUSI).
EMPAT SERIKAT BURUH TOLAK IKUT MOGOK NASIONAL TERKAIT RUU CIPTA
KERJA
Jakarta - Empat serikat buruh di Indonesia menegaskan menolak ikut serta dalam aksi mogok
nasional yang direncanakan pada 6-8 Oktober 2020.
Keempat serikat buruh itu yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional
(KSPN) dan Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (KSARBUMUSI).
Pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan keempat serikat buruh tersebut
merasa perlu mempertegas sikap untuk memberi kepastian kepada buruh atau pekerja
menanggapi situasi terkini, yaitu pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang
akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (8/10).
Adapun poin-poin pernyataan sikap keempatnya antara lain, pertama, advokasi serikat pekerja
soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dengan melakukan kajian kritis,
kirim surat masal bersama, lobi-lobi atau audiensi ke pemerintah dan DPR RI, aksi unjuk rasa
termasuk publikasi media sampai masuk terlibat dalam Tim Tripartit untuk menyuarakan kritisi
soal subtansi Omnibus Law RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, dan proses perjuangan
241
