Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020

Nantinya dijelaskan Kahar buruh/pekerja akan tetap datang ke perusahaan seperti biasanya
namun, bedanya pekerja akan melakukan mogok bekerja."Seperti ketika buruh setiap hari
datang ke perusahaan. Bedanya, kali ini buruh datang untuk melakukan aksi [mogok],"
imbuhnya.

Kembali ditekankan Kahar bahwa penerapan protokol kesehatan guna menekan penyebaran
Covid-19 akan sangat diutamakan dalam pelaksanaan mogok nasional nantinya.

Mogok nasional dilakukan lantaran bentuk menyikapi rencana pemerintah dan DPR RI dimana
akan mengesahkan RUU Cipta Kerja dalam sidang paripurna DPR RI, maka KSPI dan buruh
indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law RUU
Cipta Kerja dan akan Mogok Nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 sesuai mekanisme UU No
9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan Tolak
Omnibus Law RUU Cipta Kerja.Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan dasar hukum lainnya untuk
mogok nasional ini adalah UU no 21/2000 utamanya pada pasal 4. Selain itu juga dipakai UU
tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat.

Said menyebut, mogok nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh, bahkan diungkapnya,
rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000 perusahaan dari berbagai sektor
industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotip, baja,
elektronik, farmasi, dan lainnya."Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI
mencermati, katanya 3 isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan
sesuai dengan isi UU 13/2003," kata Said Iqbal..

238