Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2020
P. 250
Presiden KSBSI , Elly Rosita Silaban mengatakan, ada beberapa alasan pihaknya tidak ikut serta
dalam aksi unjuk rasa tersebut, yaitu tentang regulasi yang memayunginya.
"Karena mogok tidak diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan," kata Elly melalui
keterangannya, Minggu (4/10/2020).
Karena pada dasarnya, mogok hanya boleh terjadi di perusahaan jika terjadi perselisihan antara
pengusaha dengan buruh yang mengalami deadlock, sehingga penyelesaiannya diperbolehkan
melakukan aksi mogok.
Di sisi lain, menurutnta aksi mogok nasional justru merugikan buruh. Di mana buruh akan
semakin banyak terancam di-PHK setelah aksi mogok 3 hari tersebut.
"Sudah banyak buruh kehilangan pekerjaan. Karenanya, saya yakin buruh pun ketakutan
kehilangan pekerjaan pasca mogok 3 hari," ucapnya.
Apalagi, kata Elly, saat ini situasi masih berstatus pandemi Covid-19, sehingga sangat
dikhawatirkan akan menjadi klaster penyebaran baru.
Polisi Tak Akan Izinkan Kerumunan Massa Saat PSBB Sementara itu, Polda Metro Jaya
memastikan tidak akan memberikan izin keramaian terkait demonstrasi nasional buruh dalam
rangka penolakan RUU Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan pelarangan izin
keramaian itu lantaran masih meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta dan
sekitarnya.
"Kemarin sudah saya sampaikan, polri tidak akan pernah mengeluarkan izin. Untuk pelaksanaan
demonstrasi. Sekarang masa PSBB. Covid-19 di Jakarta ini cukup tinggi 1.000 per hari. Jangan
membuat klaster baru," kata Yusri kepada wartawan di Jakarta, Minggu (4/10/2020).
Kerumunan Massa Saat Pandemi Covid-19 Bahayakan Kesehatan Masyarakat Selain Elly, pakar
kesehatan masyarakat Prof dr Hasbullah Thabrany juga berharap ada kesadaran dari masyarakat
untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Apalagi saat ini kasus Covid-19 masih terus melonjak hingga masuk ke klaster keluarga.
"Jadi kesadaran masyarakat itu bagian dari kunci," kata Prof Hasbullah.
Prof Hasbullah mengatakan, upaya pembatasan sosial dari pemerintah tidak akan ada gunanya
ketika tidak diimplementasikan dengan baik di lapangan hingga kemudian masyarakat juga tidak
patuh pada protokol kesehatan..
249
